26 Oktober 2017
Jonan Tolak Izin Perusahaan Migas yang Tak Cantumkan Nama Pemilik
"Tidak mudah untuk memberantas korupsi, tapi kami tetap tidak berikan izin kalau Beneficial Ownership tidak jelas," kata Jonan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)…
26 Oktober 2017
Simak! 52 Negara Kumpul di Indonesia Bahas Pencegahan Aksi Cuci Uang
JAKARTA - Guna meningkatkan upaya dan menjaga komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara domestik maupun global,…
26 Oktober 2017
Cara Pemerintah Cegah Aksi Pencucian Uang di Perusahaan
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mendorong transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (Beneficial ownership/BO). Hal ini untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang…
26 Oktober 2017
Indonesia Bereskan Transparansi Beneficial Ownership
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mempercepat program untuk meningkatkan transparansi kepemilikan pengendali utama perusahaan (beneficial ownership). Ini merupakan salah…
26 Oktober 2017
Bappenas: Transparansi Beneficial Ownership Dorong Investasi
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau beneficial…
26 Oktober 2017
BO – Bukan “Body Odor” tapi “Beneficial Ownership” EITI
51 negara anggota Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) mengadakan pertemuan internasional mereka di Jakarta pada 23-24 Oktober 2017. Pertemuan ini dihadiri oleh…
26 Oktober 2017
Pemerintah Akan Membasmi Pelanggaran Beneficial Ownership
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berkomitmen memberantas korupsi di berbagai bidang dan mencegah pencucian uang dengan memberantas pelanggaran Beneficial Ownership…
23 Oktober 2017
Perpres Beneficial Ownership Meluncur Akhir Tahun
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau beneficial ownership pada akhir tahun ini.…
23 Oktober 2017
KPK: Perusahaan Tambang Anonim Utang Rp 23 Triliun ke Negara
Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut banyak tambang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Mereka berutang kepada negara mencapai Rp 23 triliun karena tak membayar…
27 September 2017
Masyarakat Sipil Susun Strategi Kawal Pelaksanaan EITI Indonesia
Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia sebagai koalisi masyarakat sipil yang mengawal pelaksanaan EITI di Indonesia telah menjalankan mandat untuk melakukan proses…








