Peningkatan Kualitas Transparansi Data Industri Ekstraktif Bagi Jurnalis dan Organisasi Masyarakat Sipil

Manfaat keterbukaan informasi publik dapat diukur dari seberapa besar atensi pengguna (users) dalam mengetahui, memanfaatkan, maupun memberi umpan balik terhadap sistem yang disediakan. Prinsip ini…

Read More

Konferensi Global EITI Paris: Yang Baru dari Standar EITI

Jelang musim panas 2019, sekitar 1000 partisipan mengikuti Konferensi Global EITI ke-8 yang dihelat di OECD Conference Center, 17-19 Juni lalu di Paris. Dengan tema “Open Data Build Trust”,…

Read More

Masyarakat Sipil Kawal Putusan EITI yang Wajibkan Perusahaan Buka Data Kontrak & Izin, Kewajiban Keuangan Lingkungan, Serta Integrasi Kesetaraan dan Keadilan Gender di Industri Ekstraktif

Jakarta-Pertemuan Dewan Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) Internasional ke-42 yang diselenggarakan di Kyev, Ukraina pada 28 Februari lalu menghasilkan keputusan penting dalam…

Read More

Berbagi Pengalaman Mengenai Penggunaan Data untuk Advokasi di Industri Ekstraktif

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia membagi pengalamannya soal penggunaan data untuk advokasi di industri ekstraktif dalam salah satu diskusi paralel dalam PWYP Global Assembly Meeting pada Januari…

Read More

Momentum Validasi EITI Untuk Perbaiki Tata Kelola Sektor Ekstraktif

Jakarta-Sebagai negara pelaksana inisiatif Extractive Industries Transparency Ianitiatives (EITI)[1] yang telah dinyatakan sebagai negara berstatus “Compliant Country” dalam Rapat Dewan Internasional…

Read More

Ratimlak EITI Indonesia Bahas Validasi EITI dan Progress Laporan EITI 2016

Rapat tim pelaksana EITI Indonesia membahas tentang validasi EITI dan progress dari laporan EITI tahun 2016 (23/10) lalu. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari asosiasi perusahaan tambang,…

Read More

#20TahunReformasi: Catatan Sektor Migas dan Pertambangan

Laporan disusun dan diterbitkan oleh Publish What You Pay Indonesia untuk menandai 20 tahun usia Era Reformasi, sejak 1998. Laporan ini disusun sebagai refleksi dan catatan atas pencapaian agenda…

Read More

Siaran Pers: Menakar Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)

Jakarta – Keputusan Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pencabutan peraturan kewajiban‎ Domestic Market Obligation (DMO) batubara setidaknya meredam kegaduhan publik dalam sepekan terakhir ini.…

Read More

Siaran Pers PWYP Indonesia: Catatan Kritis Divestasi Freeport

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui holding industri pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menandatangani Heads of Agreement (Kesepatan Pokok) dengan Freeport McMoran…

Read More

Pengawasan Produksi dan Ekspor Batubara Masih Lemah

Pengawasan produksi dan ekspor batubara dinilai masih lemah, terlihat dari masih maraknya ekspor ilegal yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar 20-30 triliun[1]. Ditambah dengan…

Read More