Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam Anti-Corruption Summit yang berlangsung Mei 2016 lalu, mengenai transparansi beneficial ownership untuk mencegah korupsi, penghindaran…

Transparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Negara, dan EITI

Brief yang berjudul Transparansi Beneficial Ownerhsip, Penerimaan Negara, dan EITI ini membahas bagaimana minimnya transparansi beneficial ownership berdampak pada penerimaan…

Pengampunan Pajak: Mendatangkan Uang Atau Melindungi Pengemplang?

Setelah Undang-Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak disahkan, pemerintah Indonesia didesak untuk menyusun reformasi pajak dan menguatkan penegakan hukum agar pengampunan…

UU Pengampunan Pajak: Negara “Bertekuk Lutut” di Hadapan Pengemplang Pajak Super Kaya?

Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang…

RUU Pengampunan Pajak Mencederai Rasa Keadilan

Forum Pajak Berkeadilan (FPB) mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak karena dianggap mencederai rasa keadilan. Sikap itu disampaikan pada…

Pentingnya Strategi Penerapan Beneficial Ownership di Indonesia

Menyeruaknya skandal Panama Papers mengindikasikan masifnya praktik penghindaran pajak, pencucian uang serta penyamaran aset hasil korupsi di negara suaka pajak (tax haven) yang…

Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamuflase Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas negara, administrasi pemerintahan, pelaku ekonomi, dan relasi sosial politik kemasyarakatan semakin mendorong keterbukaan. Salah satu gelombang…

Apresiasi Komitmen Indonesia dalam KTT Anti-Korupsi

Jakarta, Petrominer -- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberi apresiasi positif atas Komitmen Indonesia dalam Anti-Corruption Summit London 2016, atau KTT Anti Korupsi yang…