25 November 2016
Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam Anti-Corruption Summit yang berlangsung Mei 2016 lalu, mengenai transparansi beneficial ownership untuk mencegah korupsi, penghindaran…
25 November 2016
Transparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Negara, dan EITI
Brief yang berjudul Transparansi Beneficial Ownerhsip, Penerimaan Negara, dan EITI ini membahas bagaimana minimnya transparansi beneficial ownership berdampak pada penerimaan…
30 Juni 2016
Pengampunan Pajak: Mendatangkan Uang Atau Melindungi Pengemplang?
Setelah Undang-Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak disahkan, pemerintah Indonesia didesak untuk menyusun reformasi pajak dan menguatkan penegakan hukum agar pengampunan…
29 Juni 2016
UU Pengampunan Pajak: Negara “Bertekuk Lutut” di Hadapan Pengemplang Pajak Super Kaya?
Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang…
24 Juni 2016
RUU Pengampunan Pajak Mencederai Rasa Keadilan
Forum Pajak Berkeadilan (FPB) mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak karena dianggap mencederai rasa keadilan. Sikap itu disampaikan pada…
24 Juni 2016
Pentingnya Strategi Penerapan Beneficial Ownership di Indonesia
Menyeruaknya skandal Panama Papers mengindikasikan masifnya praktik penghindaran pajak, pencucian uang serta penyamaran aset hasil korupsi di negara suaka pajak (tax haven) yang…
21 Juni 2016
Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamuflase Ekonomi
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas negara, administrasi pemerintahan, pelaku ekonomi, dan relasi sosial politik kemasyarakatan semakin mendorong keterbukaan. Salah satu gelombang…
17 Mei 2016
Apresiasi Komitmen Indonesia dalam KTT Anti-Korupsi
Jakarta, Petrominer -- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberi apresiasi positif atas Komitmen Indonesia dalam Anti-Corruption Summit London 2016, atau KTT Anti Korupsi yang…