PWYP Resource Center: Memahami Transfer Pricing bagi Masyarakat Sipil
Lebih dari 60% dari nilai perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multi-nasional dengan menggunakan skema transfer pricing, yakni dengan…
Tagih Nawacita Berkelanjutan, Pengendalian Produksi Batubara Mutlak Diperlukan !
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengingatkan pemerintah untuk konsisten menggunakan rencana pembangunan nasional, kebijakan energi, serta agenda…
Perempuan-Perempuan di Sekitar Tambang Batu Bara Sawahlunto
*Ikhtisar hasil penelitian WALHI Sumatera Barat terhadap perempuan-perempuan pemulung batu bara di Sawahlunto Perempuan masih menjadi ‘kelas kedua’ dalam pengelolaan tambang batu…
PWYP Indonesia bersama Pemangku Kepentingan Kaltim Bahas Pengendalian Produksi dan Ekspor Batu Bara
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memandatkan pembatasan produksi dan ekspor batu bara, juga pengutamaan pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.…
LSM Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Bisnis Batu Bara
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga swadaya masyarakat Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan di seluruh aspek bisnis batu bara, baik lini…
Perbedaan Data Ekspor Batu Bara Buka Celah Korupsi
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan adanya perbedaan data ekspor batu bara antarkementerian dalam beberapa tahun terakhir. Perbedaan data ini membuka celah adanya…
Indonesia hadapi tantangan dan dilema di sektor batubara
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produksi dan penjualan batubara terjepit sejumlah dilema. Di satu sisi terganjal persoalan lingkungan dan ketersediaan yang berkelanjutan, di sisi lain…
Tantangan Pengelolaan Batubara Nasional: Kebocoran Penerimaan Negara dan Urgensi Transisi Energi
Penempatan batu bara sebagai motor pembangunan, bukan komoditas semata, telah dipahami urgensinya oleh seluruh pihak. Namun dalam praktiknya, itu tidak mudah. Terdapat sejumlah…
Siaran Pers: Menakar Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)
Jakarta – Keputusan Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pencabutan peraturan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batubara setidaknya meredam kegaduhan publik dalam…