Siaran Pers: Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur Tua Dilakukan Komprehensif
Siaran Pers Koalisi PWYP Indonesia Untuk diberitakan pada 27 April 2018 dan setelahnya Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur Tua Dilakukan Komprehensif…
Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan: Dorong Penyelidikan Lebih Lanjut dan Ganti Rugi bagi Korban dan Masyarakat Terdampak
SIARAN PERS Peristiwa tumpahan minyak di teluk Balikpapan yang terjadi pada (31/3) Sabtu kemarin merupakan persoalan serius yang memerlukan penanggulangan secara cepat, tepat, dan…
KPK Perlu Serius Menuntut Kerugian Lingkungan dan Kejahatan Korporasi Dari Kasus Nur Alam
Tuntutan kasus Nur Alam memperlihatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum serius menangani kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dari materi di…
Perpres Penerapan Prinsip Mengenali “Beneficial Ownership” Momentum Percepatan Pemberantasan Korupsi
Jakarta – Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberikan apresiasi positif atas diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip…
Siaran Pers: Waspadai Kenaikan Harga Batubara
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewaspadai kenaikan harga batubara di tahun 2018 yang diyakini masih terus…
Siaran Pers: PWYP Indonesia Desak Pemerintah Beri Sanksi Tegas Pemegang IUP yang Tidak Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Dan Pascatambang
Siaran Pers No: 155/Ex-J/PR/Koord/I/2018 Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk berikan sanksi tegas terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang…
SIARAN PERS: Global Conference on Beneficial Ownership Transparency
Indonesia sebagai bagian dari masyarat Internasional memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian…
Siaran Pers: Negosiasi Freeport : Babak Baru Yang Semu?
Jakarta - Pemerintah Indonesia menyatakan telah mencapai kesepatakan final dengan PT Freeport Indonesia dalam pertemuan hari Minggu 27 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Menteri ESDM…
Siaran Pers: Pemerintah Wajib Patuhi Kebijakan Pembatasan dan Menurunkan Produksi Batubara
JAKARTA – Kementerian ESDM dituntut serius untuk mengimplementasikan kebijakan pembatasan produksi batubara di tahun 2019 menjadi 400 juta ton. Pembatasan produksi batubara…
Siaran Pers: Peluncuran Laporan Penataan Izin Batubara dalam Korsup KPK
Laporan: Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh…