Deklarasi BRICS Dinilai Belum Jamin Hak Pekerja dan Pekerjaan Layak
Berita Baru, Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Deklarasi Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS 2026 belum memberikan komitmen yang memadai terhadap…
Kejagung Menyidik Bekas Petingginya: Sinergi Palsu Rp5T?
Pada 11 Juli 2026, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyerahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan…
Skandal Batu Bara PLTU Jampidsus Febri Tak Boleh Dikerdilkan
PWYP mengingatkan dugaan korupsi pengadaan pasokan batubara untuk PLTU 2018–2026 adalah kegagalan sistemik tata kelola rantai pasok energi. BETAHITA.ID - Penetapan tersangka…
PWYP Desak Pembenahan Rantai Pasok Batubara Usai Terungkap Dugaan Korupsi PLTU
Berita Baru, Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka dalam dugaan…
EITI Indonesia Desak Pemerintah Lindungi Ruang Sipil di Sektor Ekstraktif
Berita Baru, Jakarta – Perwakilan masyarakat sipil dalam Multi-Stakeholder Group (MSG) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia mendesak pemerintah segera…
Pertanyaan Besar Tata Kelola Ekspor SDA Satu Pintu
PravadaNews – Kebocoran ekspor sumber daya alam (SDA) selama puluhan tahun kini membawa pemerintah pada satu pintu baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Persoalan…
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Belum Dinikmati Rakyat
Berita Baru, Jakarta – Lima organisasi masyarakat sipil dan lembaga riset independen menilai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 belum…
Jauh Solusi Menyelesaikan Akar Krisis Batu Bara PLN
Bahlil Lahadalia menilai harga batu bara DMO menyebabkan krisis pasokan untuk pembangkit PLN. Krisis selesai jika harga naik? MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil…
Indonesia Menghadapi Tekanan untuk Mendukung Penundaan Tambang Laut Dalam
Kelompok-kelompok lingkungan mendesak Indonesia untuk mendukung penundaan global terhadap kegiatan tambang laut dalam komersial menjelang pertemuan penting Otoritas Dasar Laut…
PWYP Serukan Penundaan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian Menjelang Pertemuan ISA 2026
Indonesia didesak untuk mendukung moratorium atau penundaan berdasarkan prinsip kehati-hatian (precautionary pause) terhadap tambang laut dalam dalam pertemuan Otoritas Dasar Laut…