Skip to content

Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Pembenahan Tata Kelola Energi

KOMPAS.com - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, koalisi masyarakat sipil beranggotakan 31 organisasi masyarakat sipil di nasional dan daerah, mendesak anggota Dewan Perwakilan…

Akar Desa Indonesia Bersama DEN Dorong Net Zero Emission dari Desa

ASKARA – Akar Desa Indonesia, sebuah organisasi pemuda desa yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia, terus berupaya memberikan kontribusi dalam…

PWYP Sebutkan 8 Tugas Bahlil yang Harus Diselesaikan

JAKARTA – Reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) di ujung masa pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo yang sisa dua bulan lagi, menimbulkan berbagai reaksi publik. Salah satunya…

PWYP Ingatkan Menteri ESDM Baru, Jangan Ada Lagi Solusi Palsu Transisi Energi

Wanaloka.com – Arifin Tasrif digeser Bahlil Lahadalia dari kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penggantian kursi Menteri ESDM itu dilakukan Presiden Joko Widodo…

Jokowi Beri Lampu Hijau! Nahdlatul Ulama-Muhammadiyah dan Beberapa Ormas Berburu Harta Karun di Perut Bumi Indonesia

HARIANHALUAN.COM - Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan setiap pertambangan harus memiliki nursery atau persemaian bibit tanaman untuk menjaga kondisi lingkungan. Jokowi…

Jorjoran Izin Tambang, Ledakan IUP Baru Bakal Tidak Terkontrol?

KBR, Jakarta - Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) baik ormas keagamaan maupun ormas non-keagamaan, dikhawatirkan akan berimplikasi pada…

6 Perusahaan Batubara Belum Laporkan Emisi Gas Metana

Jakarta, Petrominer – Enam dari 10 perusahaan batubara terbesar di Indonesia belum melaporkan emisi gas metana tambang (coal mine methane/CMM) dari kegiatan produksi mereka. Hal…

RI Pengin Masuk OECD, tapi Rasio Pajak Perlu Digenjot

Jakarta-Indonesia berambisi menjadi negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). Rasio pajak yang…

Tata Kelola Kebijakan Indonesia Masih Jauh dari Standar OECD, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Center of Economic and Law Studies (CELIOS), The PRAKARSA, Transparency International (TI)…

Transisi Energi Minim Keterlibatan Publik, Pemerintah Diminta Transparan

Pemerintah dinilai masih kurang transparan, dan minim melibatkan publik dalam mengeluarkan kebijakan maupun menerapkan program transisi energi yang berkeadilan. Padahal sudah…

We use cookies from third party services to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preference Center