Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan kegiatan pertambangan, mengingat aktivitas pertambangan dapat memicu terjadinya kerusakan…

Pelatihan Audit Sosial Sedulur Kendeng: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan

Peran serta masyarakat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan pembangunan yang tepat dan berkeadilan. Hal ini tertuang dalam PP No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi…

Urgensi Kebijakan Satu Data di Provinsi NTB

Pemerintahan yang terbuka akan mendorong terwujudnya partisipasi aktif masyarakat terhadap pemerintah, serta akan mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani…

Diskusi Publik The Brooking Institute: Menggunakan Data Industri Ekstraktif untuk Mengatasi Kesenjangan dan Memperkuat Akuntabilitas

Pada tanggal 24 Oktober (2019), The Brooking Institute untuk Africa Growth Initiative bersama dengan Oxfam, The Natural Resource Governance Institute, dan Publish What You Pay…

Mengakses Informasi Izin Pertambangan: Aksi Jamhur yang Menginspirasi

Ditulis oleh: Abdurrahman Wahid, Knowledge Manager SOMASI NTB “Industri pertambangan telah merusak lingkungan,” kata Jamhur tentang kondisi lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat…

Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perda Pertambangan Provinsi NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan September tahun 2019 telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan…

Diskusi Publik: Kebijakan Strategis Tata Kelola Pertambangan dalam Pemerintahan Era Kedua Jokowi 2020 – 2024

Indonesia baru saja menyelesaikan gelaran pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 yang menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden…

Rapat Umum Koalisi Pajak Berkeadilan Asia: Sharing Anggota dan Perumusan Agenda Advokasi Bersama

Masyarakat sipil di kawasan Asia berkumpul dalam Rapat Umum Koalisi Keadilan Pajak dan Fiskal Asia ke-2 di Khatmandu, Nepal (13-14 Agustus) lalu. Majelis Umum TAFJA pertama…

PWYP Resource Center: Memahami Transfer Pricing bagi Masyarakat Sipil

Lebih dari 60% dari nilai perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multi-nasional dengan menggunakan skema transfer pricing, yakni dengan…

Privacy Preference Center

Skip to content