Polemik Tarik Ulur Kebijakan Perpanjangan PKP2B? (Tak Perlu, Asal Konsisten Dengan UU Minerba)
Siaran Pers PWYP Indonesia Untuk dipublikasikan pada 10 Juli 2019 dan setelahnya Jakarta — Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan…
Konferensi Global EITI Paris: Yang Baru dari Standar EITI
Jelang musim panas 2019, sekitar 1000 partisipan mengikuti Konferensi Global EITI ke-8 yang dihelat di OECD Conference Center, 17-19 Juni lalu di Paris. Dengan tema “Open Data…
Tantangan Pelaksanaan Komitmen Beneficial Ownership yang Efektif
Komitmen negara-negara terkait beneficial ownership dalam platform Open Government Partnership (OGP) semakin menguat. Kini, 21 negara telah memiliki komitmen beneficial ownership…
Penggunaan Global Forest Watch Platform dalam Pemantauan dan Konservasi Hutan
Sekitar 400 praktisi dan inovator pengawasan hutan bertemu dan berkumpul dalam Global Forest Watch Summit (18-19 Juni) lalu, datang dari 30 negara seperti Peru, Kolumbia, Meksiko,…
MoU Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Saatnya Membuka Data Beneficial Ownership ke Publik
Jakarta – Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberikan apresiasi positif atas penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Hukum dan…
Akselerasi Pelaksanaan Keterbukaan Beneficial Ownership di Indonesia
Dalam upaya percepatan pelaksanaan keterbukaan Beneficial Ownership (BO) di Indonesia, PWYP Indonesia bersama Sekretariat Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) di…
Siaran Pers: KTT G20 di Jepang, Publish What You Pay Indonesia dorong Efektifitas Kerja Sama Perpajakan dan Transisi Energi yang Konsisten, Tegas dan Terukur
KTT Negara Negara yang tergabung dalam G20 sedang berlangsung dua hari ini di Osaka, Jepang. Pertemuan tingkat tinggi yang diadakan setiap tahun ini, membicarakan berbagai isu…
Kendeng Tadarus Kanggo Ibu Bumi
Di pertengahan Bulan Ramadhan tahun ini, warga Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bertemu dan berkonsolidasi dalam kegiatan sahur…
Peluang Implementasi Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memandatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik, baik di pusat maupun…