29 Juni 2016
UU Pengampunan Pajak: Negara “Bertekuk Lutut” di Hadapan Pengemplang Pajak Super Kaya?
Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang…
24 Juni 2016
Data Extractor: Learning to Harare
Dozens of data activist from several members of Publish What You Pay Coalition gathered in Harare, Zimbabwe, last May. They joined “Data Extractor Workshop’ which aims to analyze…
24 Juni 2016
Eyes on The Forest: IUP Berstatus C&C Perlu Ditinjau Lebih Lanjut
Kondisi status Clear and Clean (C&C) Izin Usaha Pertambangan (IUP) perlu ditinjau lebih lanjut. Pasalnya, diketahui sebanyak 201 IUP berstatus C&C di Kalimantan Barat…
24 Juni 2016
RUU Pengampunan Pajak Mencederai Rasa Keadilan
Forum Pajak Berkeadilan (FPB) mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak karena dianggap mencederai rasa keadilan. Sikap itu disampaikan pada…
24 Juni 2016
Pentingnya Strategi Penerapan Beneficial Ownership di Indonesia
Menyeruaknya skandal Panama Papers mengindikasikan masifnya praktik penghindaran pajak, pencucian uang serta penyamaran aset hasil korupsi di negara suaka pajak (tax haven) yang…
24 Juni 2016
Koalisi CSO Nilai Penertiban IUP Non-CnC Masih Jalan di Tempat
Sejumlah agenda reformasi di sektor pertambangan mineral dan batubara masih berjalan di tempat. Salah satunya adalah soal penertiban Izin Usaha Pertambangan yang berstatus non-CnC…
24 Juni 2016
Data Extractor: Belajar Hingga ke Harare
Puluhan aktivis data dari sejumlah negara angggota koalisi Publish What You Pay berkumpul di Harare, Zimbabwe Mei lalu. Mereka mengikuti ‘Data Extractor Workshop’ dengan sumber…
24 Juni 2016
Berbagi Pengalaman Mengenai Akuntabilitas Sosial di Industri Ekstraktif
PWYP Indonesia membagi pengalamannya soal penerapan akuntabilitas sosial pada industri ekstraktif dalam global forum akuntabilitas sosial (GPSA) di Washington DC, akhir Mei lalu.…
14 Juni 2016
6 Hal yang Harus Ditindaklanjuti dari Korsup Minerba
Korsup Minerba dimulai sejak tahun 2014 di 12 provinsi yang kemudian dilanjutkan ke 19 provinsi lainnya mulai Desember 2014. Korsup Minerba dilakukan untuk mendorong terciptanya…
13 Juni 2016
Korsup KPK dan Penataan Izin Tambang Sektor Minerba
Brief “Korsup KPK dan Penataan IUP Sektor Minerba” memotret bagaimana perjalanan Korsup KPK yang dimulai sejak tahun 2014 hingga saat ini. Awalnya,…








