Sektor Pertambangan Indonesia: Kebocoran Pendapatan dan Pembabatan Hutan
Proses desentralisasi yang sangat cepat dan masif di Indonesia melimpahkan wewenang pemberian izin kepada pemerintah daerah, mengakibatkan perijinan pertambangan yang tidak…
Transparansi Spasial: Studi Kasus Advokasi di Kalimantan Barat
Presentasi Arif Munandar, peneliti dari Swandiri Institute. Disampaikan dalam Konferensi 3rd International Open Data Conference, Ottawa (28-29 Mei 2015). Studi kasus tentang…
PWYP Indonesia Berkolaborasi dengan LAPOR! sebagai Focal Point di Sektor Ekstraktif
Jakarta (7/10/14) - Program Manajemen Layanan Online Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (LAPOR!) M.M Gibran Sesunan memberikan paparan kepada anggota koalisi PWYP Indonesia tentang…
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITI from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Mengontrol Pergerakan Data Terbuka di Sektor Ekstraktif
Indonesia, negara yang sebelumnya membatasi arus informasi yang bebas sebagai konsekuensi kediktatoran 32 tahun, kini telah mencapai era keterbukaan. Undang-Undang Keterbukaan…
Participatory Design Workshop “Pengembangan Portal EITI Indonesia”
Jakarta (09/07/2015) - Standar Baru EITI mensyaratkan laporan EITI harus komprehensif, aktif dipromosikan, dapat diakses publik, dan menciptakan debat publik. Sekretariat EITI…
Tata Kelola, Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan
Pemanfaatan hutan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengambil manfaat dari hutan baik secara langsung maupun tidak. Pada prinsipnya, pemanfaatan hutan melalui berbagai bentuk…