Bappenas: Transparansi Beneficial Ownership Dorong Investasi
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau beneficial…
BO – Bukan “Body Odor” tapi “Beneficial Ownership” EITI
51 negara anggota Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) mengadakan pertemuan internasional mereka di Jakarta pada 23-24 Oktober 2017. Pertemuan ini dihadiri oleh…
Pemerintah Akan Membasmi Pelanggaran Beneficial Ownership
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berkomitmen memberantas korupsi di berbagai bidang dan mencegah pencucian uang dengan memberantas pelanggaran Beneficial Ownership…
Kejelasan Beneficial Ownership dapat Menyederhanakan Investasi di Sektor ESDM
JAKARTA - Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menegaskan keseriusannya untuk mendukung transparansi bagi investor yang…
Perpres Beneficial Ownership Meluncur Akhir Tahun
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau beneficial ownership pada akhir tahun ini.…
KPK: Perusahaan Tambang Anonim Utang Rp 23 Triliun ke Negara
Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut banyak tambang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Mereka berutang kepada negara mencapai Rp 23 triliun karena tak membayar…
KPK dan Upaya Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia
Di tengah berbagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK telah berperan besar dalam penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia. Di bawah Koordinasi dan Supervisi…
Masyarakat Asli di Tengah Dominasi Industri Ekstraktif
Masyarakat adat, terutama yang tinggal di sekitar hutan dan kawasan pedalaman, seringkali menerima dampak langsung dari kegiatan industri ekstraktif, terutama dalam hal dampak…
PWYP Indonesia Sampaikan Draft RUU Migas Versi Masyarakat Sipil
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyampaikan draft revisi Undang-Undang Migas versi masyarakat sipil kepada Kementrian ESDM…
Masyarakat Sipil Susun Strategi Kawal Pelaksanaan EITI Indonesia
Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia sebagai koalisi masyarakat sipil yang mengawal pelaksanaan EITI di Indonesia telah menjalankan mandat untuk melakukan proses…