Workshop Pemerintah Daerah dalam Percepatan Tindak Lanjut Korsup Minerba
“Persoalan perizinan di sektor pertambangan harus diakui merupakan akumulasi masalah dari masa lampau. Namun pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan, termasuk…
PWYP Indonesia Gelar Diskusi Ahli Mengatasi Hambatan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Korsup Minerba
“Tindakan gubernur dalam melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (CnC) dan/atau melakukan penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang…
PWYP Indonesia Dorong Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perkuat Pelaksanaan Tindak Lanjut Korsup Minerba
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selenggarakan…
Jangan Gegabah Perpanjang Izin
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah diharapkan tidak gegabah memperpanjang izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya. Kelalaian dalam perpajakan pemegang izin…
Penertiban Izin Usaha Belum Tuntas
JAKARTA, KOMPAS — Penertiban izin usaha pertambangan yang belum memenuhi kriteria bersih tanpa masalah belum tuntas. Sebelumnya, pemerintah menjanjikan batas akhir evaluasi izin…
Pertemuan Nasional “Mengawal Tindak Lanjut Korsup KPK Sektor Minerba 2017”
Sejak dideklarasikan pada 6 Juni 2014, Kooordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) yang diinisasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah…
Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Tuntut Kembalikan Ruang Hidup Masyarakat
Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Peraturan Daerah nomor 1/2016 tentang RTRW Kaltim tahun 2016-2036.…
Siaran Pers: Tunggakan PNBP Tambang Harus Segera Diselesaikan!
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM untuk menindak tegas pelaku usaha sektor pertambangan Mineral dan…
