LSM Tolak Amnesti Pajak bagi Pengemplang Tambang


JAKARTA. Rencana pemerintah dan DPR RI untuk membahas klausul pengampunan pajak alias tax amnesty dalam RUU Pengampunan Nasional mendapat kritikan dari sejumlah LSM khususnya dari sektor…

Read More

Ratimlak EITI Indonesia Bahas Validasi EITI dan Progress Laporan EITI 2016


Rapat tim pelaksana EITI Indonesia membahas tentang validasi EITI dan progress dari laporan EITI tahun 2016 (23/10) lalu. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari asosiasi perusahaan tambang,…

Read More

#20TahunReformasi: Catatan Sektor Migas dan Pertambangan


Laporan disusun dan diterbitkan oleh Publish What You Pay Indonesia untuk menandai 20 tahun usia Era Reformasi, sejak 1998. Laporan ini disusun sebagai refleksi dan catatan atas pencapaian agenda…

Read More

Alokasi Dana Migas Diperlukan


JAKARTA, KOMPAS — Indonesia perlu mengalokasikan dana minyak dan gas untuk membiayai eksplorasi penemuan cadangan baru. Dana itu bisa juga dialokasikan untuk belanja infrastruktur sektor migas,…

Read More

KPK: 3.202 Perusahaan Tambang di RI Tak Punya NPWP


Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih banyak perusahaan pemegang zin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan data Ditjen Pajak…

Read More

Izin Tambang Naik Tajam Sejak Otonomi Daerah, Banyak yang Bodong


Jakarta - Melonjaknya izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia terjadi di masa peralihan pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah. Dengan diberlakukannya…

Read More

Siaran Pers: Peluncuran Laporan Penataan Izin Batubara dalam Korsup KPK


Laporan: Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi…

Read More

Siaran Pers: Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK


Siaran Pers: PWYP Indonesia (7 Juni 2017) Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara…

Read More

EITI dan Peningkatan Kualitas Transparansi Industri Ekstraktif


JAKARTA – Koalisi Publish What You Pay Indonesia mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus Peta Jalan (Roadmap)…

Read More

Jangan Gegabah Perpanjang Izin


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah diharapkan tidak gegabah memperpanjang izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya. Kelalaian dalam perpajakan pemegang izin tambang sebaiknya menjadi…

Read More