LSM Tolak Amnesti Pajak bagi Pengemplang Tambang

JAKARTA. Rencana pemerintah dan DPR RI untuk membahas klausul pengampunan pajak alias tax amnesty dalam RUU Pengampunan Nasional mendapat kritikan…

Ratimlak EITI Indonesia Bahas Validasi EITI dan Progress Laporan EITI 2016

Rapat tim pelaksana EITI Indonesia membahas tentang validasi EITI dan progress dari laporan EITI tahun 2016 (23/10) lalu. Rapat ini dihadiri oleh…

#20TahunReformasi: Catatan Sektor Migas dan Pertambangan

Laporan disusun dan diterbitkan oleh Publish What You Pay Indonesia untuk menandai 20 tahun usia Era Reformasi, sejak 1998. Laporan…

Alokasi Dana Migas Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia perlu mengalokasikan dana minyak dan gas untuk membiayai eksplorasi penemuan cadangan baru. Dana itu bisa juga…

berita Detik

KPK: 3.202 Perusahaan Tambang di RI Tak Punya NPWP

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih banyak perusahaan pemegang zin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki Nomor Pokok…

Izin Tambang Naik Tajam Sejak Otonomi Daerah, Banyak yang Bodong

Jakarta - Melonjaknya izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia terjadi di masa peralihan pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi…

Siaran Pers: Peluncuran Laporan Penataan Izin Batubara dalam Korsup KPK

Laporan: Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan…

Siaran Pers: Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK

Siaran Pers: PWYP Indonesia (7 Juni 2017) Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum…

EITI dan Peningkatan Kualitas Transparansi Industri Ekstraktif

JAKARTA – Koalisi Publish What You Pay Indonesia mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun…

Jangan Gegabah Perpanjang Izin

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah diharapkan tidak gegabah memperpanjang izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya. Kelalaian dalam…