LSM Tolak Amnesti Pajak bagi Pengemplang Tambang
JAKARTA. Rencana pemerintah dan DPR RI untuk membahas klausul pengampunan pajak alias tax amnesty dalam RUU Pengampunan Nasional mendapat kritikan dari sejumlah LSM khususnya dari…
Ratimlak EITI Indonesia Bahas Validasi EITI dan Progress Laporan EITI 2016
Rapat tim pelaksana EITI Indonesia membahas tentang validasi EITI dan progress dari laporan EITI tahun 2016 (23/10) lalu. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari asosiasi…
#20TahunReformasi: Catatan Sektor Migas dan Pertambangan
Laporan disusun dan diterbitkan oleh Publish What You Pay Indonesia untuk menandai 20 tahun usia Era Reformasi, sejak 1998. Laporan ini disusun sebagai refleksi…
Alokasi Dana Migas Diperlukan
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia perlu mengalokasikan dana minyak dan gas untuk membiayai eksplorasi penemuan cadangan baru. Dana itu bisa juga dialokasikan untuk belanja infrastruktur…
KPK: 3.202 Perusahaan Tambang di RI Tak Punya NPWP
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih banyak perusahaan pemegang zin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan…
Izin Tambang Naik Tajam Sejak Otonomi Daerah, Banyak yang Bodong
Jakarta - Melonjaknya izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia terjadi di masa peralihan pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah.…
Siaran Pers: Peluncuran Laporan Penataan Izin Batubara dalam Korsup KPK
Laporan: Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh…
Siaran Pers: Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK
Siaran Pers: PWYP Indonesia (7 Juni 2017) Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola…
EITI dan Peningkatan Kualitas Transparansi Industri Ekstraktif
JAKARTA – Koalisi Publish What You Pay Indonesia mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus Peta Jalan…
Jangan Gegabah Perpanjang Izin
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah diharapkan tidak gegabah memperpanjang izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya. Kelalaian dalam perpajakan pemegang izin…