Menghadapi Teror Pengawasan Tambang
Perlu dua kali bagi Kamal, bukan nama sebenarnya, untuk datang ke lokasi galian C di Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah demi mendapatkan…
Oligarki Tambang dan Undang-Undang Minerba
Meskipun, mendapat penolakan yang keras dari berbagai elemen masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang…
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Proses kontrak dan perizinan dalam rangka pengadaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan potensi ekonomi…
Jalan Panjang Keterbukaan Kontrak dan Izin di Indonesia
Perdebatan terkait keterbukaan kontrak dan izin masih banyak terjadi. Sebagian berpendapat bahwa kontrak dan izin dapat dibuka untuk publik, namun…
NTB dan Aceh Cerita Satu Data
Pemerintahan yang terbuka akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang…
Penyusunan DIP Tematik Sektor Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB: Inovasi Kebijakan Keterbukaan Pemerintahan
Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan terus berlangsung dengan segala macam inovasi yang…
Aturan Teknis Perda Pertambangan NTB, Perlukah?
Diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan suatu…
Dulu Penambang Kini Aktivis
Novi* pernah terlibat aktivitas pertambangan ilegal. Setelah berhenti, kini Novi justru tertarik untuk ikut mengawasi aktivitas pertambangan yang ada…
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.