Menghadapi Teror Pengawasan Tambang
Perlu dua kali bagi Kamal, bukan nama sebenarnya, untuk datang ke lokasi galian C di Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah demi mendapatkan sejumlah informasi. Kamal…
Oligarki Tambang dan Undang-Undang Minerba
Meskipun, mendapat penolakan yang keras dari berbagai elemen masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan…
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Proses kontrak dan perizinan dalam rangka pengadaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan potensi ekonomi daerah merupakan aspek krusial…
Jalan Panjang Keterbukaan Kontrak dan Izin di Indonesia
Perdebatan terkait keterbukaan kontrak dan izin masih banyak terjadi. Sebagian berpendapat bahwa kontrak dan izin dapat dibuka untuk publik, namun sebagian lagi justru berpendapat…
NTB dan Aceh Cerita Satu Data
Pemerintahan yang terbuka akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani pemenuhan…
Penyusunan DIP Tematik Sektor Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB: Inovasi Kebijakan Keterbukaan Pemerintahan
Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan terus berlangsung dengan segala macam inovasi yang diwujudkan dengan sebuah kebijakan…
Aturan Teknis Perda Pertambangan NTB, Perlukah?
Diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan suatu langkah yang positif sebagai…
Dulu Penambang Kini Aktivis
Novi* pernah terlibat aktivitas pertambangan ilegal. Setelah berhenti, kini Novi justru tertarik untuk ikut mengawasi aktivitas pertambangan yang ada di sekitar tempat tinggalnya…