18 April 2017
Jangan Gegabah Perpanjang Izin
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah diharapkan tidak gegabah memperpanjang izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya. Kelalaian dalam perpajakan pemegang izin…
6 April 2017
Penertiban Izin Usaha Belum Tuntas
JAKARTA, KOMPAS — Penertiban izin usaha pertambangan yang belum memenuhi kriteria bersih tanpa masalah belum tuntas. Sebelumnya, pemerintah menjanjikan batas akhir evaluasi izin…
31 Maret 2017
Penyelesaian Piutang PNBP
Publik dikejutkan dengan temuan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelaku usaha pertambangan minerba yang nilainya mencapai Rp26,23 triliun Oktober, 2016 lalu.…
29 Maret 2017
Pertemuan Nasional “Mengawal Tindak Lanjut Korsup KPK Sektor Minerba 2017”
Sejak dideklarasikan pada 6 Juni 2014, Kooordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) yang diinisasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah…
17 Maret 2017
Siaran Pers: Tunggakan PNBP Tambang Harus Segera Diselesaikan!
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM untuk menindak tegas pelaku usaha sektor pertambangan Mineral dan…
4 Januari 2017
Batas Waktu Berakhir, IUP Non-CnC Harus Segera Dicabut
Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir pada 2 Januari 2017 kemarin. Setelah periode tersebut,…
11 Oktober 2016
Resource Governance News Edisi Agustus 2016
Resource Governance News Edisi Agustus 2016 menyajikan informasi tentang reformasi kebijakan di sektor mineral dan batubara. Newsletter ini menyoroti perizinan minerba pasca…
11 Oktober 2016
Resource Governance News Edisi Juni 2016
Resource Governance Newsletter edisi Juni 2016 ini menyoroti bagaimana perjalanan Koordinasi dan Supervisi yang dilakukan oleh KPK di sektor minerba bersama dengan Kementrian…
31 Agustus 2016
Bupati Sandera Penuntasan IUP
JAKARTA, KOMPAS — Penuntasan sekitar 3.000 izin usaha pertambangan mineral dan batubara bermasalah molor akibat keengganan para bupati menyerahkan personel, prasarana, pembiayaan,…