3 Desember 2018
Tagih Nawacita Berkelanjutan, Pengendalian Produksi Batubara Mutlak Diperlukan !
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengingatkan pemerintah untuk konsisten menggunakan rencana pembangunan nasional, kebijakan energi, serta agenda…
29 November 2018
Siaran Pers: Desakan Masyarakat Sipil Indonesia Jelang KTT G20 di Argentina
JAKARTA – Negara-negara yang tergabung dalam The group of twenty (G-20) yang merupakan kontributor hampir 90% PDB dunia, 80% total perdagangan dunia serta dua per tiga penduduk…
13 November 2018
Momentum Validasi EITI Untuk Perbaiki Tata Kelola Sektor Ekstraktif
Jakarta-Sebagai negara pelaksana inisiatif Extractive Industries Transparency Ianitiatives (EITI)[1] yang telah dinyatakan sebagai negara berstatus “Compliant Country” dalam Rapat…
8 November 2018
Kasus PLTU Riau-1, KPK Harus Serius Usut Keterlibatan Parpol dan Korporasi
JAKARTA – Masyarakat sipil mendesak pengusutan kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 lebih luas dan tidak berhenti pada elit parpol saja, namun juga melihat keterlibatan entitas partai…
30 Oktober 2018
CATATAN KRITIS KOALISI MASYARAKAT SIPIL ATAS RAPBN 2019
Jakarta – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan pembahasan rancangan APBN dan telah menyepakati asumsi makro sebagai bahan dasar dalam…
14 Oktober 2018
Dari Pertemuan IMF-WB, Pemerintah Diminta Kendalikan Defisit Fiskal Minyak dan Tingkatkan Perbaikan Struktur Ekonomi Yang Bebas Korupsi
Untuk diberitakan pada 14 Oktober 2018 (Pukul. 16.00 WIB) dan setelahnya. Rangkaian pertemuan tahunan IMF-World Bank telah usai digelar dalam minggu ini. Selama pertemuan…
1 Agustus 2018
Siaran Pers: Menakar Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)
Jakarta – Keputusan Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pencabutan peraturan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batubara setidaknya meredam kegaduhan publik dalam…
25 Juli 2018
Pemerintah Diminta Konsisten Kendalikan Produksi Batubara
SIARAN PERS No: 069/Ex-J/PR/Koord/VII/2018 Untuk diberitakan pada 25 Juli dan setelahnya Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Pemerintah Indonesia konsisten dengan…
25 Juli 2018
Pemerintah Diminta Konsisten Kendalikan Produksi Batubara
JUMPA PERS Nomor: No: 069 / Ex-J / PR / Koord / VII / 2018 Diterbitkan pada 25 Juli 2018 dan sesudahnya Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta agar Pemerintah…
13 Juli 2018
Siaran Pers PWYP Indonesia: Catatan Kritis Divestasi Freeport
Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui holding industri pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menandatangani Heads of Agreement (Kesepatan Pokok) dengan…








