Ini 10 Kriteria Menteri ESDM Baru ala PWYP
Jakarta, OG Indonesia -- Memperhatikan perkembangan situasi yang ada pasca pemberhentian Menteri ESDM Archandra Tahar yang terkait status dwi kewargangeraan yang disandangnya,…
Perlu Revolusi Sistem Penegakan Hukum Indonesia
JAKARTA-Indonesia Focal Point untuk Advokasi Kejahatan Korporasi (IFP) menilai pengungkapan atas kejahatan yang melibatkan institusi penegak hukum Indonesia oleh Koordinator…
Bagaimana PWYP Indonesia Mengubah Transparansi Ekstraktif menjadi Akuntabilitas
Pentingnya Proyek oleh Pengungkapan Proyek Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang luas meliputi minyak, gas, bauksit, perak, dan emas. Indonesia adalah produsen timah terbesar…
Menteri ESDM Wajib Lanjutkan Reformasi Tata Kelola Energi
RMOL. Sejumlah pekerjaan rumah telah menanti Menteri ESDM Arcandra Tahar yang baru saja menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia…
Menteri ESDM Diminta Lanjutkan Reformasi Tata Kelola Energi
Jakarta (beritajatim.com) – Sejumlah pekerjaan rumah (PR) telah menanti Arcandra Tahar, Menteri ESDM baru, yang menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What…
ESDM Membentuk Direktorat Baru PNBP
PWYP Indonesia mengapresiasi Kementrian ESDM atas komitmennya dalam upaya meningkatkan PNBP dari industri mineral dan batubara dengan membuat direktorat khusus PNB. Dirjen Minerba…
Gelombang Transparansi Global: Indonesia dan Regulasi Bursa Efek US
Sebulan terakhir, the US SEC (badan/komisi yang menaungi bursa-bursa di US) telah mensahkan sebuah aturan yang mewajibkan seluruh perusahaan ekstraktif untuk membuka seluruh…
Pengampunan Pajak: Mendatangkan Uang Atau Melindungi Pengemplang?
Setelah Undang-Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak disahkan, pemerintah Indonesia didesak untuk menyusun reformasi pajak dan menguatkan penegakan hukum agar pengampunan…
UU Pengampunan Pajak: Negara “Bertekuk Lutut” di Hadapan Pengemplang Pajak Super Kaya?
Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang…