12 Maret 2026
Peluncuran Buku “Nyala Inklusi” Soroti Peran Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Transisi Energi
JAKARTA, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meluncurkan buku antologi berjudul Nyala Inklusi: Perempuan dan Kelompok Rentan di Garis Depan Transisi Energi. Buku ini menjadi…
10 Maret 2026
Pemerintah Didesak Terbuka Soal Pencabutan Tambang Martabe
Kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah bersikap terbuka dalam pencabutan izin tambang emas PT Agincourt Resource terkait bencana Sumatra. Tertutupnya proses, dari…
10 Maret 2026
Satu-satunya Perempuan di DEN, Sripeni Singgung Kesenjangan Gender di Dunia Kerja
JAKARTA, KOMPAS.com - Sripeni Inten Cahyani menjadi satu-satunya perempuan dari delapan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) di luar pemerintah yang dilantik Presiden Prabowo…
7 Maret 2026
Soal Tambang Martabe, NGO Desak Pemerintah Fokus Pemulihan Lingkungan ketimbang Pengambilalihan
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah lembaga masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk fokus pada pemulihan lingkungan dan penegakan hukum ketimbang pengambilalihan tambang Martabe…
4 Maret 2026
Soal Tambang Martabe, Masyarakat Sipil Dorong Perbaikan Tata Kelola Daripada Pengambilalihan
Jakarta - Masyarakat sipil menyoroti wacana pengambilalihan tambang emas Martabe oleh pemerintah, dalam diskusi publik yang digelar Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama…
3 Maret 2026
Laporan PWYP Indonesia, Transisi Energi Berisiko Perparah Beban Perempuan Jika Tak Inklusif
LombokPost – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam laporan terbaru bertajuk "Perspektif Perempuan terhadap Perencanaan, Pembangunan, dan Pemanfaatan Listrik dalam Proyek…
2 Maret 2026
Menyikapi Perjanjian Dagang RI-AS, Keterlibatan Indonesia dalam BOP dan Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza serta Serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran
PETISI BERSAMA MASYARAKAT SIPIL Menyikapi Perjanjian Dagang RI-AS, Keterlibatan Indonesia dalam BOP dan Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza serta Serangan Amerika…
23 Februari 2026
ART Indonesia-AS: Ancaman Kedaulatan dan Tarif Resiprokal
DPR RI wajib menolak ratifikasi ART Indonesia-AS. Apalagi ini bukan kesepakatan win-win seperti yang dijelaskan pemerintah. KABARBURSA.COM - Kesepakatan Perjanjian Perdagangan…
23 Februari 2026
Kesepakatan Dagang RI-AS: Tukar Guling Kedaulatan SDA untuk Tarif Resiprokal yang Ilegal?
Jakarta, 22 Februari 2026 – Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah sepatutnya tidak melanjutkan pengesahan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS…
22 Februari 2026
Transaksi Jumbo US$33 Miliar Dinilai Tekan Industri Lokal
Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS (Agreement on Reciprocal Trade/ART) memuat komitmen pembelian senilai US$33 miliar yang dinilai berpotensi menekan neraca…









