Kembali Bertemu DPR, Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan Rekomendasi Substansi RUU EBET
Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih (KMSEB) mendorong sejumlah rekomendasi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Itu…
Perang Narasi di Balik Hilirisasi Nikel: Operasi Informasi dalam Isu Transisi Energi Indonesia
Isu hilirisasi nikel di Indonesia tidak hanya menjadi perdebatan ekonomi tapi juga pertempuran informasi yang melibatkan sejumlah aktor. Transisi Energi menjadi isu yang kini…
Kelompok Masyarakat Sipil Desak ASEAN Prioritaskan Transisi Energi Berkeadilan di Tengah Krisis Timur Tengah
Kelompok masyarakat sipil dan jaringan keadilan sumber daya mendesak para pemimpin ASEAN untuk menempatkan "transisi energi yang berkeadilan dan inklusif" sebagai inti dari…
PERNYATAAN BERSAMA Transisi Energi Berkeadilan Harus Menjadi Inti Respons ASEAN terhadap Krisis di Timur Tengah
Cebu, 6 Mei 2026 – Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 (7–8 Mei 2026) di Cebu, Filipina, Bantay Kita – Resource Justice Network Philippines, Publish What You Pay…
Kenaikan BBM Non Subsidi Picu Migrasi Konsumen
PravadaNews – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi PT Pertamina (Persero) alami kenaikan pada Senin, 4 Mei 2026. Adapun BBM non subsidi yang alami penyesuaian harga di…
Pembebasan Bea Masuk Impor LPG-Bahan Baku Plastik Pragmatis
PravadaNews – Pemerintah Indonesia akan memberlakukan pembebasan bea masuk impor LPG dan bahan baku plastik selama enam bulan. Awalnya, bea masuk impor LPG dan bahan baku plastik…
Tak Hitung Metana, Data Emisi Industri Batubara Sebenarnya Lebih Tinggi
Data emisi gas rumah kaca (GRK) dari industri batubara masih belum akurat. Selama ini, pemerintah terlalu fokus pada karbon dioksida (CO2), sedang, beberapa emisi, seperti metana…
Konferensi Santa Marta Menuju Transisi Energi Tanpa Bahan Bakar Fosil 24-29 April 2026: Gugatan Investor kepada Negara Menjadi Hambatan Aksi Perubahan Iklim
Jakarta, 26 April 2026 - Lebih dari 340 organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia menyerukan kepada pemerintah untuk tidak mengadopsi mekanisme Penyelesaian Sengketa…
Koalisi PWYP Indonesia: RUU Migas Tak Boleh Kejar Tayang!
KedaiPena.com – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyoroti langkah cepat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam memproses Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi…
Koalisi PWYP Soroti Pembahasan RUU Migas, Minta DPR Tidak Kejar Tayang
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay Indonesia menyoroti percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang…