PWYP Khawatir Ada Potensi Korupsi di RUU Minerba
SULTENG RAYA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia yang merupakan salah satu lembaga yang konsen dibalik upaya Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (EDSM), menghawatirkan RUU…
Moeldoko dan JMPPK Bahas Kajian Pegunungan Kendeng
Jakarta - Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. JMPPK meminta Kajian Lingkungan Hidup…
PDIP Sebut Tak Akan Ubah Cara Pemilihan Presiden Lewat Amendemen UUD
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengklaim pihaknya hanya menargetkan amendemen UUD 1945 terbatas pada Pasal 3. Melalui amendemen pasal tersebut, PDIP menginginkan…
Pimpinan Dewan Sekutu Pemerintah, Pengawasan Berpotensi Kendur
Komposisi pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini berpotensi menurunkan fungsi pengawasan dan…
Di Balik Kebutnya Pembahasan RUU KPK dan Minerba
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil menganggap kebutnya pembahasan revisi Undang-undang KPK dan Undang-undang Minerba tak luput dari upaya melemahkan pemberantasan…
Pengesahan UU KPK Dinilai Berpotensi Turunkan Minat Investasi
Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan Dewan…
Perubahan UU KPK Dikhawatirkan Berdampak ke Investasi
JAKARTA, KOMPAS – Pengesahan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikhawatirkan berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik.…
Ada UU KPK Baru, Pengusutan Kasus Korupsi Migas Terancam Makin Lambat
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membuat pengusutan perkara…
Legislasi Harus Cerminkan Aspirasi Publik
CAPAIAN kinerja legislasi anggota dewan periode 2014-2019 sangat minim. Menurut catatan Kode Inisiatif, para wakil rakyat periode tersebut hanya menyelesaikan 22,63% dari Program…
Jatah Ekspor Batu Bara dalam RPJMN 2020-2024 Diusulkan Turun
Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah tengah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 5…