Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi) ekspor pertambangan mineral, baik…
Menteri ESDM Minta Gubernur Se-Indonesia Cabut IUP Minerba Non-CnC
JAKARTA, KOMPAS.com - Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir padar 2 Januari 2017 lalu. Setelah…
Dengan Melewati Tenggat Waktu, Pemerintah Diminta Untuk Mencabut Izin Penambangan yang Bermasalah
Pemerintah provinsi harus mulai mencabut izin penambangan mineral dan batubara (IUP) yang tidak bersih dan jelas (non-CnC) karena pembangunan berkelanjutan oleh perusahaan dan…
Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
TEMPO.CO, Jakarta -Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi VII DPR agar segera membahas revisi Undang-undang Minyak dan Gas (Migas). Koalisi masyarakat sipil untuk…
Watchdog Desak DPR Menyelesaikan Revisi UU Migas
TEMPO.CO, Jakarta - Publikasikan What You Pay (PWYP) Indonesia, sebuah koalisi untuk transparansi dan akuntabilitas manajemen minyak dan gas, pertambangan dan sumber daya alam,…
Tiga Pekerjaan Rumah ESDM Menanti Jonan dan Arcandra
PR-PR ini butuh langkah nyata dari Jonan dan Archandra. VIVA.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay Indonesia (PWYP) Indonesia menyebutkan beberapa pekerjaan rumah…
