Cek Dugaan Maladministrasi Aturan Relaksasi Ekspor Mineral, Ombudsman Akan Panggil Jonan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menindaklanjuti laporan yang didaftarkan koalisi masyarakat sipil hari ini, Senin…

Jokowi Cari Solusi Agar Ekspor Mineral Tak Langgar UU

"Terus terang saya bicara satu jam tadi dalam rapat membahas landasan dasar. Jangan sampai salah karena dulu itu banyak salah," kata Luhut. Presiden…

Selasa, Aturan Minerba Baru Jonan Bakal Digugat ke MA

Jakarta, CNN Indonesia-Koalisi Masyarakat Sipil berencana menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ke Mahkamah Agung…

Pemerintah Didesak Batalkan Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral…

Wakil Menteri ESDM Siap Hadapi Penggugat PP Minerba

VIVA.co.id – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, pihaknya akan mempelajari tuntutan yang dilayangkan…

Aturan Baru Soal Izin Ekspor Konsentrat Menuai Gugatan Koalisi LSM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral…

Pemerintah Diminta Batalkan Aturan Baru Soal Ekspor Mineral

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak pemerintah membatalkan kebijakan baru mengenai…

Relaksasi Ekspor Mineral Labrak UU Minerba

Jakarta - Pemerintah memberi sinyal kuat untuk memberikan relaksasi (pelonggaran) izin ekspor pertambangan mineral, baik ekspor bahan mentah (ore…

PWYP Indonesia Desak Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan…

Aturan Baru Jonan Dianggap Simbol Inkonsistensi Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi menilai terbitnya…