Menakar Peluang Keterbukaan Kontrak dan Izin Tambang di NTB
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja sama dengan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI NTB) menyelenggarakan Focus Group Discussion…
Konsolidasi Masyarakat Sipil di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dalam Mendorong Keterbukaan Kontrak dan Perizinan sebagai Upaya Pencegahan Korupsi
Tiga Puluh Dua (32) organisasi masyarakat sipil di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dalam rangkaian kegiatan Open Government Week 2019 mengadakan konsolidasi untuk…
“Surat Super Soko Semar (SUPERSEMAR)“ KLHS PERINTAH PRESIDEN, HARUS DIJALANKAN !!!
Pangkur : Ngelikke kanthi tan samar Dhawuhe Presiden kita Jokowi Mring jengandinka Gubernur Kang kapurih nindakna KLHS ingkang wus rampung kasusun Mrih lestarining lingkungan…
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang dan Pembangunan Jawa Tengah: Apa Kabar Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Jawa Tengah?
Semarang – Rancangan Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Raperda RTEW) Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029 telah disahkan menjadi Perda pada sidang paripurna…
Masyarakat Sipil Kawal Putusan EITI yang Wajibkan Perusahaan Buka Data Kontrak & Izin, Kewajiban Keuangan Lingkungan, Serta Integrasi Kesetaraan dan Keadilan Gender di Industri Ekstraktif
Jakarta-Pertemuan Dewan Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) Internasional ke-42 yang diselenggarakan di Kyev, Ukraina pada 28 Februari lalu menghasilkan…
Keterbukaan Kontrak dan Perizinan di Sektor Industri Ekstraktif
Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 memandatkan pelaksanaan…
Upaya Mencegah Benturan Kepentingan dan Praktik Monopoli Melalui Pengungkapan Beneficial Ownership
Sektor Sumber Daya Alam (SDA) merupakan sektor yang rawan terjadi benturan kepentingan (Conflict of Interest) dan praktik monopoli. Pengungkapan informasi mengenai penerima…
Memahami dan Mendorong Keterbukaan Data Beneficial Ownership di Sektor Ekstraktif
Di tahun 2016 Panama Papers mengungkap nama-nama pejabat publik dan pemimpin dunia, termasuk 1038 wajib pajak asal Indonesia, yang menunjukkan bahwa korporasi bisa dijadikan…