Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 memandatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik, baik di pusat maupun daerah. Meski telah efektif berlaku sejak tahun 2010, nyatanya pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana mandat UU KIP belum berjalan optimal. Berdasarkan evaluasi Komisi Informasi (KI) Pusat di tahun 2018, dari total 460 badan publik, hanya 104 (setara dengan 22,61%) yang dapat dikatakan telah menjalankan keterbukaan informasi publik. Sementara 77% lainnya dinilai belum menjalankan mandat UU KIP sepenuhnya (KI Pusat, 2019). Adapun sektor industri ekstraktif termasuk dalam sektor yang sarat akan ketertutupan.

Meski gelombang transparansi di sektor industri ekstraktif telah berdampak pada pembukaan data dan informasi penerimaan, nyatanya data dan informasi terkait perizinan masih sulit didapatkan. Tidak sedikit masyarakat sipil yang melakukan permohonan informasi kontrak dan perizinan di sektor industri ekstraktif, seiring dengan tuntutan publik akan tata kelola industri ekstraktif yang transparan dan akuntabel.

UU KIP sendiri secara eksplisit menyebutkan bahwa dokumen kontrak dan perizinan adalah informasi terbuka. Namun dalam tataran praktik, publik masih sulit mendapatkan dokumen kontrak dan perizinan. Bahkan, jika berhasil mendapatkan dokumen tersebut, proses yang dilalui berlarut-larut, hingga lebih dari satu tahun. Padahal, minimnya keterbukaan kontrak dan perizinan ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab carut marutnya izin pertambangan di Indonesia, seperti tumpang tindih izin, pertambangan di wilayah konservasi dan lindung, dll. Tak kalah penting, hal ini juga menjadikan publik kesulitan untuk melakukan pengawasan, mengingat ketiadaan informasi kunci terkait perizinan.

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama dengan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) Nusa Tenggara Barat (NTB) atas dukungan HIVOS melalui program Open Contracting berinisiatif mendorong keterbukaan kontrak dan perizinan di sektor pertambangan di Provinsi NTB, yang notabene merupakan salah satu lumbung tembaga terbesar di Indonesia. Inisiatif ini secara khusus dirancang untuk mendorong pengungkapan dokumen kontrak dan izin di sektor pertambangan serta meningkatkan partisipasi publik dalam melakukan pengawasan operasi pertambangan.

Intervensi dalam program ini akan menyasar pada dua sisi, yakni sisi demand dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterbukaan kontrak di sektor pertambangan sebagai basis pengawasan, serta sisi supply dengan melakukan asistensi pemerintah daerah dalam membuka dokumen kontrak dan izin. Untuk itu, program ini akan memfasilitasi pengembangan kapasitas bagi masyarakat lokal dalam memahami rantai nilai sektor pertambangan secara umum serta dokumen kontrak dan izin pertambangan secara khusus.

Program ini merupakan bagian dari upaya PWYP Indonesia dalam mewujudkan tata kelola industri ekstraktif yang transparan dan akuntabel untuk tatanan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan keterbukaan dokumen kontrak dan perizinan diyakini dapat melacak aliran penerimaan hingga mengurangi praktik korupsi. Terlebih sektor industri ekstraktif berkontribusi hingga 53% Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) pada tahun 2018 (KESDM, 2019).