Penggunaan Global Forest Watch Platform dalam Pemantauan dan Konservasi Hutan

Sekitar 400 praktisi dan inovator pengawasan hutan bertemu dan berkumpul dalam Global Forest Watch Summit (18-19 Juni) lalu, datang dari 30 negara seperti Peru, Kolumbia, Meksiko,…

MoU Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Saatnya Membuka Data Beneficial Ownership ke Publik

Jakarta – Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberikan apresiasi positif atas penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Hukum dan…

Akselerasi Pelaksanaan Keterbukaan Beneficial Ownership di Indonesia

Dalam upaya percepatan pelaksanaan keterbukaan Beneficial Ownership (BO) di Indonesia, PWYP Indonesia bersama Sekretariat Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) di…

Siaran Pers: KTT G20 di Jepang, Publish What You Pay Indonesia dorong Efektifitas Kerja Sama Perpajakan dan Transisi Energi yang Konsisten, Tegas dan Terukur

KTT Negara Negara yang tergabung dalam G20 sedang berlangsung dua hari ini di Osaka, Jepang. Pertemuan tingkat tinggi yang diadakan setiap tahun ini, membicarakan berbagai isu…

Kendeng Tadarus Kanggo Ibu Bumi

Di pertengahan Bulan Ramadhan tahun ini, warga Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bertemu dan berkonsolidasi dalam kegiatan sahur…

Peluang Implementasi Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memandatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik, baik di pusat maupun…

JMPPK Bangun Posko Pantau Pelanggaran Tambang Pegunungan Kendeng

tirto.id - Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) membangun posko pemantauan pelanggaran penambangan cekungan air tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng Utara,…

Masa Depan dan Tantangan Pengelolaan Gas Bumi Nasional

Gas bumi memegang peranan penting dalam pembangunan, baik dalam pemenuhan dan strategi ketahanan energi maupun industri nasional yang menopang hajat hidup orang banyak. Selain…

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Tambang NTB

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasayarat penting dalam tata kelola pertambangan. Karena keberadaan dua prinsip tersebut merupakan kunci keterlibatan publik dalam…

Mendorong Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi NTB

Siaran Pers Untuk dipublikasikan pada 18 Juni 2019 dan setelahnya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dengan kandungan mineral logam dan non-logam…

Privacy Preference Center

Skip to content