Diseminasi Laporan Ruang Sipil di Sektor Ekstraktif Dalam Kerangka Implementasi EITI di Indonesia
Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) Indonesia selenggarakan Diseminasi Laporan Ruang Sipil di Sektor…
Rapat Kerja Sekretariat Nasional PWYP Indonesia 2024
Jakarta 12-13 Februari 2024, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menggelar rapat kerja Sekretariat Nasional (Seknas) Koalisi Publish What You Pay Indonesia. Agenda rapat…
Audiensi Koalisi Masyarakat Sipil dengan Sekretariat JETP Indonesia dalam Mengawal Implementasi Transisi Energi Berkeadilan
Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) seperti Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Oxfam di Indonesia,…
44 Perusahaan Kebun Kayu Tak Laporkan Pemilik Manfaatnya
BETAHITA.ID - Sebanyak 44 badan hukum pemegang konsesi kebun kayu untuk pulp (bubur kertas) diketahui tidak melaporkan pemilik manfaatnya. Padahal Pemerintah Indonesia, sebagai…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada aspek partisipasi dan keterbukaan pemerintah, seperti pelibatan masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan…
Capres-Cawapres Diminta Tegakkan Keterbukaan di 100 Hari Pertama
BETAHITA.ID - Sebanyak 18 Organisasi Masyarakat Sipil mendesak pasangan capres dan cawapres Pemilu 2024 memasukkan keterbukaan pemerintah Indonesia sebagai agenda prioritas dalam…
Strategi Kampanye Efektif dan Kreatif Untuk Perubahan Sosial
Jakarta – Pada November 2023 lalu, Ersya Nailuvar, perwakilan Sekretariat Nasional (Seknas) Publish What You Pay (PWYP) Indonesia berpartisipasi dalam pelatihan Suluh Penggugah…
Upaya Indonesia dalam Meningkatkan Transparansi Korporasi
Tahun 2018 merupakan tonggak penting bagi Indonesia dalam hal komitmen untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi melalui Peraturan Presiden…
Studi Kasus di Sektor PULP Menunjukan Upaya Pemerintah untuk Melaksanakan Kebijakan Mengenali Pemilik Manfaat Perlu Ditinjaklanjutkan dengan Verifikasi Data yang Dilaporkan
Jakarta, 31 Januari 2024. Masuknya Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) pada akhir tahun 2023 lalu merupakan bagian dari upaya kebijakan penting pemerintah…
PWYP Indonesia Susun Modul Pemantauan Implementasi GEDSI Dalam Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia
Jakarta - Pada 25 Januari 2024, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia selenggarakan diskusi penyusunan modul pemantauan implementasi Gender Equality, Disability, and Social…