Koalisi CSO Mendesak adanya Transparansi Cost of Recovery dalam Revisi UU Migas
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menghimbau agar pemerintah menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas terkait isu-isu yang terkait dengan partisipasi…
Optimalisasi Teknologi informasi untuk peningkatan transparansi
“Teknologi informasi, open data, dan pelibatan masyarakat dapat mempercepat dan memperkuat gerakan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor industri ekstraktif.…
Membalikkan Kutukan Sumber Daya Alam (Jilid I)
“Untuk melawan ancaman kutukan sumberdaya alam dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam aspek penerimaan dan tata kelola sumberdaya ekstraktif serta penggunaan Dana Bagi…
Pengawasan Izin Usaha Pertambangan – Kuasa Pertambangan Kalimantan
Kolaborasi regional tata kelola sektor ekstraktif – Asia Tenggara
“Asia Tenggara kaya akan pembelajaran dan pengalaman dalam usaha mendorong perbaikan tata kelola sektor ekstraktif yang lebih baik. Ini adalah modal signifikan dalam memperkuat…
Perbaikan Tata Kelola Ekstraktif Berbasis Hutan dan Lahan
“Kapasitas stakeholder yang kuat, dialog multipihak, dan open data menyiapkan jalan bagi tata kelola yang baik bagi hutan dan lahan, khususnya yang dimanfaatkan bagi industri…
Testimoni dari Pemerintah Daerah NTB
Testimoni dari Pemerintah Daerah (Dinas Energi dan Pertambangan), NTB Anggawasita M Fuad, Kasi Bina Usaha Pertambangan Bidang Pertambang Umum, Pemerintah Provinsi NTB, mendukung…