Pengendalian produksi batubara tidak akan efektif tanpa keterbukaan informasi dan data. Policy brief karya Hasrul Hanif dan Primi Suharmadhi Putri ini menelaah urgensi transparansi dalam penetapan kuota produksi batubara—mulai dari memastikan keselarasan dengan komitmen dekarbonisasi nasional, meminimalkan informasi asimetris, hingga memenuhi standar global seperti EITI, OGP, dan OECD—serta menawarkan rekomendasi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melembagakan transparansi tersebut.

Transparansi Penetapan Kuota Produksi Batubara untuk Percepatan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia

Download

Privacy Preference Center

Skip to content