Agenda Prioritas 3 (AP-3) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor energi, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
AP-3 meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola sektor energi (termasuk transisi energi), tata kelola lahan dan lingkungan hidup, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor sumber daya alam migas, pertambangan dan energi.
Artikel terkait
Perempuan-Perempuan di Sekitar Tambang Batu Bara Sawahlunto
*Ikhtisar hasil penelitian WALHI Sumatera Barat terhadap perempuan-perempuan pemulung batu bara di Sawahlunto Perempuan masih menjadi ‘kelas kedua’…
PWYP Indonesia bersama Pemangku Kepentingan Kaltim Bahas Pengendalian Produksi dan Ekspor Batu Bara
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memandatkan pembatasan produksi dan ekspor batu bara, juga pengutamaan pasokan batu…
Efektivitas Kebijakan Biodiesel B20 untuk Menyelamatkan Rupiah, Transisi ke Energi Terbarukan, dan Mengatasi Ketimpangan
Pemerintah pada 1 September 2018 lalu telah menerbitkan kebijakan penggunaan biodiesel B20 untuk sektor pertambangan, ketenagalistrikan,…
LSM Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Bisnis Batu Bara
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga swadaya masyarakat Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan di seluruh…
Perbedaan Data Ekspor Batu Bara Buka Celah Korupsi
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan adanya perbedaan data ekspor batu bara antarkementerian dalam beberapa tahun terakhir. Perbedaan data…
Indonesia hadapi tantangan dan dilema di sektor batubara
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produksi dan penjualan batubara terjepit sejumlah dilema. Di satu sisi terganjal persoalan lingkungan dan ketersediaan yang…
Tantangan Pengelolaan Batubara Nasional: Kebocoran Penerimaan Negara dan Urgensi Transisi Energi
Penempatan batu bara sebagai motor pembangunan, bukan komoditas semata, telah dipahami urgensinya oleh seluruh pihak. Namun dalam praktiknya, itu…
Siaran Pers: Menakar Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)
Jakarta – Keputusan Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pencabutan peraturan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batubara setidaknya…