Agenda Prioritas 2 (AP-2) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.
AP-2 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara, khususnya pada aspek perizinan/kontrak, praktek pengawasan dan standar sosial-lingkungan operasi pertambangan, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, perpajakan dan penerimaan negara, reklamasi dan pasca-tambang, serta benefit sharing dan pengembangan ekonomi lokal dan tata kelola pertambangan di tingkat nasional dan daerah.
Artikel terkait
Aspek Perizinan Dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Aspek perizinan menjadi salah satu yang berubah secara signifikan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba, mulai dari kewenangan…
Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Revisi Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara
Usulan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU…
DPR, Batalkan Pembahasan dan Pengesahan RUU Pertambangan Minerba! Jangan Manfaatkan Situasi, Fokus Selamatkan Rakyat dari Pendemik Covid-19!
Jakarta - Di tengah pandemik Covid-19 yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Masa Sidang III kali ini, menyatakan akan…
Revisi UU Minerba: Perspektif Pelaku Industri dan Pemangku Kepentingan
Sidang paripurna ke-5 DPR periode 2019-2024 pada pertengahan Desember 2019 lalu, menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas…
Revisi UU Pertambangan Minerba dan Masa Depan Tata Kelola Sektor Pertambangan
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) telah…
Polemik Omnibus Law Sektor Pertambangan Minerba: Kaji Lebih Mendalam dan Buka Keran Aspirasi Publik Seluas-luasnya
Pemerintah secara resmi telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dan Draft Rancangan UndangUndang (RUU) Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat…
Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minerba, Kemenkumham
JAKARTA. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah dan Asisten Program Al Ayubi menghadiri rapat perdana Tim Kelompok…
Omnibus Law dan Catatan Proses Perumusan Undang Undang di Sektor Pertambangan
Presiden Jokowi dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024 menyampaikan akan mengusulkan penerbitan 2…
Antisipasi Gejolak Harga
JAKARTA, KOMPAS — Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat berpotensi membuat harga minyak mentah melonjak. Sebagai negara pengimpor bersih minyak,…