Agenda Prioritas 2 (AP-2) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.

AP-2 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara, khususnya pada aspek perizinan/kontrak, praktek pengawasan dan standar sosial-lingkungan operasi pertambangan, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, perpajakan dan penerimaan negara, reklamasi dan pasca-tambang, serta benefit sharing dan pengembangan ekonomi lokal dan tata kelola pertambangan di tingkat nasional dan daerah.

Artikel terkait

Hilirisasi Batubara: Antara Ambisi Kedaulatan dan Tantangan Nyata

Ini tidak dalam rangka menolak hilirisasi. Melainkan mengajak kepada kita semua untuk berefleksi, tentang ambisi pemerintah melakukan hilirisasi…

Mendorong Keadilan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Wilayah Terdampak PLTU Pelabuhan Ratu Jawa Barat

Sukabumi, 24 April 2025 – Peneliti Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Wicitra Diwasasri, menjadi salah satu Narasumber dalam forum diskusi…

6 Perusahaan Batubara Belum Laporkan Emisi Gas Metana

Jakarta, Petrominer – Enam dari 10 perusahaan batubara terbesar di Indonesia belum melaporkan emisi gas metana tambang (coal mine methane/CMM) dari…

PP Ormas Kelola Tambang Mengingkari Semangat Transisi Energi

POLEMIK Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…

Senator Riri : DPD akan Awasi Perizinan Pertambangan di Bengkulu

KBRN, Bengkulu : Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum…

Bagaimana Bisa Batu Bara Masuk Taksonomi Hijau?

TIZA Mafira langsung bereaksi begitu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengumumkan rencana revisi Taksonomi Hijau…

Problem Tata Kelola Pertambangan Batu Bara

MENURUT studi Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2010, ada kekurangan bayar pajak dari perusahaan batu bara yang menambang emas hitam ini di kawasan…

Di Sekitar Meruginya PGN, Menyeruak Potensi Korupsi

Jakarta, law-justice.co - Ada sederet kejanggalan dalam sejumlah proyek PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN dalam memasok gas bumi. Muara…

Memahami State Capture dalam Kasus Korupsi Sektor Minerba

Pencegahan harus mulai difokuskan pada pembenahan penyusunan regulasi dan kebijakan perizinan di sektor pertambangan minerba. Pemerintah harus…

Privacy Preference Center

Skip to content