Agenda Prioritas 2 (AP-2) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.

AP-2 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara, khususnya pada aspek perizinan/kontrak, praktek pengawasan dan standar sosial-lingkungan operasi pertambangan, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, perpajakan dan penerimaan negara, reklamasi dan pasca-tambang, serta benefit sharing dan pengembangan ekonomi lokal dan tata kelola pertambangan di tingkat nasional dan daerah.

Artikel terkait

Siaran Pers: Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK

Siaran Pers: PWYP Indonesia (7 Juni 2017) Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum…

Workshop Pemerintah Daerah dalam Percepatan Tindak Lanjut Korsup Minerba

“Persoalan perizinan di sektor pertambangan harus diakui merupakan akumulasi masalah dari masa lampau. Namun pemerintah berkomitmen untuk terus…

Uji Materi Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral ke Mahkamah Agung

Koalisi masyarakat sipil penyelamat konstitusi telah mendaftarkan uji materi kebijakan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri dan relaksasi…

PWYP Indonesia Gelar Diskusi Ahli Mengatasi Hambatan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Korsup Minerba

“Tindakan gubernur dalam melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (CnC) dan/atau melakukan penciutan Wilayah Izin Usaha…

PWYP Knowledge Forum: Pemerintah Perlu Perkuat Keamanan Energi Nasional

Kebijakan diplomasi energi Indonesia dianggap masih berpersfektif inward looking. Hal itu dikemukakan oleh Emanuel Bria, Indonesia Country Manager…

PWYP Indonesia Dorong Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perkuat Pelaksanaan Tindak Lanjut Korsup Minerba

Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) Komisi Pemberantasan…

Tantangan Pengelolaan Gas di Sektor Hulu

Indonesia saat ini mempunyai sumber daya gas yang berlimpah, dengan sumber daya terbukti migas di tahun 2013 sebesar 3.7 milyar barel minyak dan 103…

Jangan Gegabah Perpanjang Izin

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah diharapkan tidak gegabah memperpanjang izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya. Kelalaian dalam…

Penertiban Izin Usaha Belum Tuntas

JAKARTA, KOMPAS — Penertiban izin usaha pertambangan yang belum memenuhi kriteria bersih tanpa masalah belum tuntas. Sebelumnya, pemerintah…

Privacy Preference Center

Skip to content