Agenda Prioritas 2 (AP-2) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.

AP-2 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara, khususnya pada aspek perizinan/kontrak, praktek pengawasan dan standar sosial-lingkungan operasi pertambangan, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, perpajakan dan penerimaan negara, reklamasi dan pasca-tambang, serta benefit sharing dan pengembangan ekonomi lokal dan tata kelola pertambangan di tingkat nasional dan daerah.

Artikel terkait

Penyelesaian Piutang PNBP

Publik dikejutkan dengan temuan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelaku usaha pertambangan minerba yang nilainya mencapai Rp26,23…

Pertemuan Nasional “Mengawal Tindak Lanjut Korsup KPK Sektor Minerba 2017”

Sejak dideklarasikan pada 6 Juni 2014, Kooordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) yang diinisasi oleh Komisi…

Penyelesaian Piutang PNBP

Publik dikejutkan dengan temuan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelaku usaha pertambangan minerba yang nilainya mencapai Rp26,23…

Siaran Pers: Tunggakan PNBP Tambang Harus Segera Diselesaikan!

Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM untuk menindak tegas pelaku usaha…

Membalikkan Kutukan Sumber Daya Alam (Jilid II)

Memperkuat Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Mempromosikan Transparansi, Mengoptimalkan Pajak dan Penerimaan Negara, serta Mendorong Pemanfaatan…

Pergantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Bebas Kepentingan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif - Publish What You Pay Indonesia mendesak agar pemilihan Direktur…

Hilirisasi Pertambangan dan Manfaat Berganda

Kebijakan hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian dinilai akan memberikan manfaat ekonomi berganda…

Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral Dilaporkan ke Ombudsman

Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama dengan sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil…

PWYP Dorong Daerah Kelola PI 10%

Jakarta, Petrominer -- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM)…

Privacy Preference Center

Skip to content