Agenda Prioritas 2 (AP-2) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.

AP-2 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara, khususnya pada aspek perizinan/kontrak, praktek pengawasan dan standar sosial-lingkungan operasi pertambangan, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, perpajakan dan penerimaan negara, reklamasi dan pasca-tambang, serta benefit sharing dan pengembangan ekonomi lokal dan tata kelola pertambangan di tingkat nasional dan daerah.

Artikel terkait

Rapat Koordinasi Badan Pengarah – Koordinator Nasional Bahas Sejumlah Isu Strategis

Jakarta - Tahun 2017 baru saja berakhir, menandai satu dekade kerja-kerja advokasi koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam mendorong…

Holding Migas dan Masa Depan Kelembagaan Migas di Indonesia

Pembentukan holding BUMN migas merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, hal ini terungkap dalam Diskusi PWYP…

Pembahasan RUU Migas Terkendala Aspek Kelembagaan Migas

Hingga Januari 2018, proses Revisi UU Migas masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi. Keberadaannya di Badan Legislasi sudah memakan waktu…

Kenaikan Harga Batubara Bisa Dorong Eksploitasi Batubara

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewaspadai kenaikan harga…

Siaran Pers: Waspadai Kenaikan Harga Batubara

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewaspadai kenaikan harga batubara di tahun 2018 yang…

Waspadai Tahun Politik 2018 Transparansi dan Pengawasan Transaksi Sektor Energi Harus Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral pada 2018 yang dipandang sebagai tahun politik patut diwaspadai. Diharapkan pada…

Perbaikan Tata Kelola Pertambangan di Indonesia

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyelenggarakan diskusi dan peluncuran laporan mengenai reformasi perizinan dan perbaikan tata kelola…

Pendekatan Fiktif Positif dalam Penertiban Izin Tambang

Pendekatan fiktif positif dinilai cukup efektif dalam mendorong penertiban izin pertambangan, karena proses hukum yang cepat, dan keputusan yang…

Kebijakan Hilirisasi Jokowi Dinilai Bertentangan dengan UU Minerba

Merdeka.com - Manager Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan, selama ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)…

Privacy Preference Center

Skip to content