Agenda Prioritas 2 (AP-2) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.
AP-2 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara, khususnya pada aspek perizinan/kontrak, praktek pengawasan dan standar sosial-lingkungan operasi pertambangan, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, perpajakan dan penerimaan negara, reklamasi dan pasca-tambang, serta benefit sharing dan pengembangan ekonomi lokal dan tata kelola pertambangan di tingkat nasional dan daerah.
Artikel terkait
19 Februari 2018
Rapat Koordinasi Badan Pengarah – Koordinator Nasional Bahas Sejumlah Isu Strategis
Jakarta - Tahun 2017 baru saja berakhir, menandai satu dekade kerja-kerja advokasi koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam mendorong…
19 Februari 2018
Holding Migas dan Masa Depan Kelembagaan Migas di Indonesia
Pembentukan holding BUMN migas merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, hal ini terungkap dalam Diskusi PWYP…
19 Februari 2018
Pembahasan RUU Migas Terkendala Aspek Kelembagaan Migas
Hingga Januari 2018, proses Revisi UU Migas masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi. Keberadaannya di Badan Legislasi sudah memakan waktu…
6 Februari 2018
Kenaikan Harga Batubara Bisa Dorong Eksploitasi Batubara
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewaspadai kenaikan harga…
5 Februari 2018
Siaran Pers: Waspadai Kenaikan Harga Batubara
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewaspadai kenaikan harga batubara di tahun 2018 yang…
24 Desember 2017
Waspadai Tahun Politik 2018 Transparansi dan Pengawasan Transaksi Sektor Energi Harus Ditingkatkan
JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral pada 2018 yang dipandang sebagai tahun politik patut diwaspadai. Diharapkan pada…
24 Desember 2017
Perbaikan Tata Kelola Pertambangan di Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyelenggarakan diskusi dan peluncuran laporan mengenai reformasi perizinan dan perbaikan tata kelola…
24 Desember 2017
Pendekatan Fiktif Positif dalam Penertiban Izin Tambang
Pendekatan fiktif positif dinilai cukup efektif dalam mendorong penertiban izin pertambangan, karena proses hukum yang cepat, dan keputusan yang…
23 Desember 2017
Kebijakan Hilirisasi Jokowi Dinilai Bertentangan dengan UU Minerba
Merdeka.com - Manager Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan, selama ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)…








