Pergantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Bebas Kepentingan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif - Publish What You Pay Indonesia mendesak agar pemilihan Direktur Utama (Dirut) Pertamina…
Inovasi Kebijakan Industri Ekstraktif dan Gerakan Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Pengantar
Tata kelola yang baik dalam industri ekstraktif (IE) dan sumber daya alam telah memainkan peran penting dalam pembangunan, khususnya untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial.…
Hilirisasi Pertambangan dan Manfaat Berganda
Kebijakan hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian dinilai akan memberikan manfaat ekonomi berganda (multiplier effect) seperti…
Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral Dilaporkan ke Ombudsman
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama dengan sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam…
PWYP Dorong Daerah Kelola PI 10%
Jakarta, Petrominer -- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.37/2016 tentang Ketentuan…
Siaran Pers: PWYP Dorong Daerah Kelola Participating Interest dengan Baik
JAKARTA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi munculnya peraturan Menteri yang tertuang dalam Permen ESDM No.37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Hak Partisipasi…
Diduga Maladministrasi, Aturan Baru Minerba Dilapor ke Ombudsman
Jakarta - Kelompok masyarakat yang menamakan diri Koalisi Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam menyambangi kantor Ombudsman. Mereka melaporkan maladministrasi dalam proses…
Cek Dugaan Maladministrasi Aturan Relaksasi Ekspor Mineral, Ombudsman Akan Panggil Jonan
JAKARTA, KOMPAS.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menindaklanjuti laporan yang didaftarkan koalisi masyarakat sipil hari ini, Senin (23/1/2017), terkait dugaan…
Jokowi Cari Solusi Agar Ekspor Mineral Tak Langgar UU
"Terus terang saya bicara satu jam tadi dalam rapat membahas landasan dasar. Jangan sampai salah karena dulu itu banyak salah," kata Luhut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera…