29 Maret 2017
Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Tuntut Kembalikan Ruang Hidup Masyarakat
Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Peraturan Daerah nomor 1/2016 tentang RTRW Kaltim tahun 2016-2036.…
29 Maret 2017
Penyelesaian Piutang PNBP
Publik dikejutkan dengan temuan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelaku usaha pertambangan minerba yang nilainya mencapai Rp26,23 triliun Oktober, 2016 lalu.…
29 Maret 2017
Penyelesaian Tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba
Publik dikejutkan dengan temuan tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari badan usaha Mineral dan Batubara sebersar Rp 26,23 triliun pada Oktober 2016. Hal ini…
25 Maret 2017
Industri Tuntut Harga Gas yang Lebih Adil
Bagi industri tertentu seperti industri pupuk, petrokimia, dan baja, harga gas sangat signifikan terhadap daya saing industri mengingat 70% dari biaya produksi adalah untuk gas…
17 Maret 2017
Siaran Pers: Tunggakan PNBP Tambang Harus Segera Diselesaikan!
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM untuk menindak tegas pelaku usaha sektor pertambangan Mineral dan…
3 Maret 2017
Open Data Kontrak bagi Daerah Kaya Migas
Kabupaten Bojonegoro menjadi contoh baik pemerintah daerah yang terbuka (open government). Keterbukaan ini juga menjadikan kontrak-kontrak di Pemkab Bojonegoro menjadi terbuka…
3 Maret 2017
PWYP Indonesia Meminta Freeport untuk Menghormati Peraturan Indonesia dan Mendorong Negosiasi Terbuka
Kebuntuan negosiasi ulang antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mencapai kesepakatan mengenai penyesuaian terhadap peraturan Indonesia (UU…
3 Maret 2017
“PWYP Minta Freeport Hormati Regulasi Indonesia dan Dorong Negosiasi Secara Terbuka”
Deadlocknya proses renegosiasi untuk mencari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam…
16 Februari 2017
Membalikkan Kutukan Sumber Daya Alam (Jilid II)
Memperkuat Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Mempromosikan Transparansi, Mengoptimalkan Pajak dan Penerimaan Negara, serta Mendorong Pemanfaatan Secara Efektif dan Responsif di…
16 Februari 2017
Penggantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Independen
Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi tata kelola industri energi dan ekstraktif, Publish What You Pay Indonesia, mendesak pemerintah untuk memilih Presiden Direktur Pertamina…






