Agenda Prioritas 1 (AP-1) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor minyak dan gas bumi di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.
AP-1 ini meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola di sektor minyak dan gas bumi, khususnya pada proses kontrak dan perizinan, kegiatan operasi eksplorasi dan eksploitasi hulu, pajak dan penerimaan negara, bagi hasil (benefit sharing) secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dan ekonomi lokal, serta aspek sosial dan lingkungan dalam industri migas.
Artikel terkait
Di Sekitar Meruginya PGN, Menyeruak Potensi Korupsi
Jakarta, law-justice.co - Ada sederet kejanggalan dalam sejumlah proyek PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN dalam memasok gas bumi. Muara…
Sektor Minyak, Gas, dan Pertambangan Kedepan dalam Perspektif Transisi Energi
Publish What You Pay (PWYP) Asia Pasific menyelenggarakan diskusi daring melalui media zoom yang bertemakan “Oil, Gas and Mining in The Energy…
Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Kerja Migas Rokan untuk Masyarakat Riau
Pekanbaru – Sebagaimana diketahui, kontrak PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) dalam pengelolaan Wilayah Kelola Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) Rokan…
Antisipasi Gejolak Harga
JAKARTA, KOMPAS — Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat berpotensi membuat harga minyak mentah melonjak. Sebagai negara pengimpor bersih minyak,…
Ketegangan Iran-AS: Pemerintah Diminta Antisipasi Resiko Fiskal dari Volatilitas Minyak
Siaran Pers PWYP Indonesia Untuk diberitakan pada 10 Januari 2020 dan setelahnya. Jakarta-Konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran…
Penerimaan Migas Indonesia: Menggunakan Data Pembayaran Kepada Pemerintah untuk Akuntabilitas
Sektor minyak bumi dan gas (migas) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pemerintah Indonesia, di mana sektor ini berkontribusi 7.4%…
Ada UU KPK Baru, Pengusutan Kasus Korupsi Migas Terancam Makin Lambat
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi PWYP Indonesia Dalam Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) telah lima kali dimintakan uji materi di Mahkamah Konstitusi…