Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi PWYP Indonesia Dalam Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) telah lima kali dimintakan uji materi di Mahkamah Konstitusi…

Lifting, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas

Kinerja PNBP Sektor Hulu Migas terus menurun dalam tujuh tahun terakhir yang berakibat pada penurunan DBH Migas bagi daerah penghasil…

Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif

Publikasi dokumen kontrak dan perizinan di sektor industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi (migas) dan tambang merupakan…

Rapat Koordinasi Badan Pengarah – Koordinator Nasional Bahas Sejumlah Isu Strategis

Jakarta - Tahun 2017 baru saja berakhir, menandai satu dekade kerja-kerja advokasi koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam mendorong…

Holding Migas dan Masa Depan Kelembagaan Migas di Indonesia

Pembentukan holding BUMN migas merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, hal ini terungkap dalam Diskusi PWYP…

Pembahasan RUU Migas Terkendala Aspek Kelembagaan Migas

Hingga Januari 2018, proses Revisi UU Migas masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi. Keberadaannya di Badan Legislasi sudah memakan waktu…

PWYP Indonesia Sampaikan Draft RUU Migas Versi Masyarakat Sipil

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyampaikan draft revisi Undang-Undang Migas versi masyarakat…

Alokasi Dana Migas Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia perlu mengalokasikan dana minyak dan gas untuk membiayai eksplorasi penemuan cadangan baru. Dana itu bisa juga…

Pembahasan Revisi UU Migas Lambat!

Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai DPR terlalu lambat untuk menyelesaikan pembahasan Revisi atas UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang…

Usulan Masyarakat Sipil atas Revisi UU Migas

Presentasi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia dalam diskusi dan temu media PWYP Indonesia 21 November 2016…