Policy Brief: Lifting, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas

Kinerja PNBP Sektor Hulu Migas terus menurun dalam tujuh tahun terakhir yang berakibat pada penurunan DBH Migas bagi daerah penghasil di 19 Provinsi. Selengkapnya, bisa dilihat di policy brief ini.

Read More

Policy Brief: Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif

Publikasi dokumen kontrak dan perizinan di sektor industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi (migas) dan tambang merupakan keharusan. Dukungan untuk mempublikasikan dokumen kontrak dan perizinan juga dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti World Bank Group’s International Finance Corporation (IFC), International Monetary Fund (IMF), dan the International Bar Association.

Read More

PWYP Indonesia Sampaikan Draft RUU Migas Versi Masyarakat Sipil

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyampaikan draft revisi Undang-Undang Migas versi masyarakat sipil kepada Kementrian ESDM dalam diskusi bersama Kementrian ESDM akhir Juli lalu.

Read More

Pembahasan Revisi UU Migas Lambat!

Jakarta -Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai DPR terlalu lambat untuk menyelesaikan pembahasan Revisi atas UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang mengendap di Komisi 7 sepanjang enam tahun terakhir. DPR sampai dengan 9 November 2016 hanya menyelesaikan 9 UU dan 50 UU yang ditargetkan atau hanya sekitar 18% saja.

Read More

Usulan Masyarakat Sipil atas Revisi UU Migas

Presentasi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia dalam diskusi dan temu media PWYP Indonesia 21 November 2016 berjudul "Krisis Energi, Mafia Migas, dan Revisi UU Migas", di Bakoel Koffie (21/11). Diskusi ini dalam rangka mendesak DPR untuk segera menyelesaikan RUU Migas. Narasumber lain yang hadir dalam diskusi yaitu: Fahmy Radhi, Akademisi UGM; Andang Bachtiar, Dewan Energi Nasional dan Sulastio, Ketua IPC.

Read More