Penyelesaian Piutang PNBP

Publik dikejutkan dengan temuan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelaku usaha pertambangan minerba yang nilainya mencapai Rp26,23 triliun Oktober, 2016 lalu.…

Penyelesaian Piutang PNBP

Publik dikejutkan dengan temuan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelaku usaha pertambangan minerba yang nilainya mencapai Rp26,23 triliun Oktober, 2016 lalu.…

Siaran Pers: Tunggakan PNBP Tambang Harus Segera Diselesaikan!

Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM untuk menindak tegas pelaku usaha sektor pertambangan Mineral dan…

Kawal Industri Ekstraktif dengan Aplikasi Open Mining

Di era keterbukaan informasi dan transparansi, data terbuka yang memudahkan publik dalam proses pengumpulan data, mengolah, dan menganalisa data menjadi argumen yang kuat untuk…

Gelombang Transparansi Global: Indonesia dan Regulasi Bursa Efek US

Sebulan terakhir, the US SEC (badan/komisi yang menaungi bursa-bursa di US) telah mensahkan sebuah aturan yang mewajibkan seluruh perusahaan ekstraktif untuk membuka seluruh…

Pengampunan Pajak: Mendatangkan Uang Atau Melindungi Pengemplang?

Setelah Undang-Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak disahkan, pemerintah Indonesia didesak untuk menyusun reformasi pajak dan menguatkan penegakan hukum agar pengampunan…

UU Pengampunan Pajak: Negara “Bertekuk Lutut” di Hadapan Pengemplang Pajak Super Kaya?

Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang…

Data Extractor: Learning to Harare

Dozens of data activist from several members of Publish What You Pay Coalition gathered in Harare, Zimbabwe, last May. They joined “Data Extractor Workshop’ which aims to analyze…

Berbagi Pengalaman Mengenai Akuntabilitas Sosial di Industri Ekstraktif

PWYP Indonesia membagi pengalamannya soal penerapan akuntabilitas sosial pada industri ekstraktif dalam global forum akuntabilitas sosial (GPSA) di Washington DC, akhir Mei lalu.…

Supervisi Minerba: Ribuan Usaha Diduga Tak Bayar Pajak

Bisnis.com, JAKARTA--Koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sektor pertambangan masih menyisakan 3.966 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah disertai…