Memahami PNBP di Sektor Tambang: KK, PKP2B, dan IUP
Ketentuan fiskal untuk Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai karakteristik yang berbeda-beda,…
PWYP Knowledge Forum: Pemerintah Perlu Perkuat Keamanan Energi Nasional
Kebijakan diplomasi energi Indonesia dianggap masih berpersfektif inward looking. Hal itu dikemukakan oleh Emanuel Bria, Indonesia Country Manager Natural Resources Governance…
Hilirisasi Pertambangan dan Manfaat Berganda
Kebijakan hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian dinilai akan memberikan manfaat ekonomi berganda (multiplier effect) seperti…
PWYP Indonesia Kaji Reformasi Perizinan Minerba di Daerah Kaya Tambang
Penarikan kewenangan pemberian izin pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 menjadi momentum perubahan tata kelola perizinan…
PKF: Sains, Teknologi, dan Aktivisme untuk Perbaikan Kebijakan Publik
Tak hanya negara, ternyata sains pun perlu mendemokratisasikan dirinya. Hal ini terungkap dalam diskusi mingguan PWYP Knowledge Forum (PKF) ke-4 bertajuk “Sains, Teknologi, dan…
Diskusi Memahami Standar Global di Industri Ekstraktif
Jalal dari CSR + menjadi narasumber dalam PWYP Knowledge Forum yang berlangsung 28 Agustus 2015. Menurutnya, perlu untuk memastikan bahwa bisnis yang berjalan tetap peduli dengan…
PWYP Knowledge Forum – Standar Global dalam Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia
Presentasi dibawakan oleh Jalal CSR+ Indonesia, ahli dalam bidang Sustainable Development dan Corporate Social Responsibility, dalam acara PWYP Knowledge Forum edisi pertama.…