Dulu Penambang Kini Aktivis

Novi* pernah terlibat aktivitas pertambangan ilegal. Setelah berhenti, kini Novi justru tertarik untuk ikut mengawasi aktivitas pertambangan yang ada…

Buka Informasi dan Ruang Partisipasi: Langkah Awal Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Sekitar Tambang

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan…

Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan kegiatan pertambangan, mengingat aktivitas pertambangan dapat memicu…

Peluang Implementasi Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memandatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan…

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Tambang NTB

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasayarat penting dalam tata kelola pertambangan. Karena keberadaan dua prinsip tersebut merupakan kunci…

Konsolidasi Masyarakat Sipil di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dalam Mendorong Keterbukaan Kontrak dan Perizinan sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Tiga Puluh Dua (32) organisasi masyarakat sipil di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dalam rangkaian kegiatan Open Government Week 2019…