Dulu Penambang Kini Aktivis
Novi* pernah terlibat aktivitas pertambangan ilegal. Setelah berhenti, kini Novi justru tertarik untuk ikut mengawasi aktivitas pertambangan yang ada di sekitar tempat tinggalnya…
Buka Informasi dan Ruang Partisipasi: Langkah Awal Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Sekitar Tambang
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada September, 2019.…
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan kegiatan pertambangan, mengingat aktivitas pertambangan dapat memicu terjadinya kerusakan…
Peluang Implementasi Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memandatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik, baik di pusat maupun…
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Tambang NTB
Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasayarat penting dalam tata kelola pertambangan. Karena keberadaan dua prinsip tersebut merupakan kunci keterlibatan publik dalam…
Konsolidasi Masyarakat Sipil di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dalam Mendorong Keterbukaan Kontrak dan Perizinan sebagai Upaya Pencegahan Korupsi
Tiga Puluh Dua (32) organisasi masyarakat sipil di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dalam rangkaian kegiatan Open Government Week 2019 mengadakan konsolidasi untuk…