Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dampak Lingkungan & CSR di Sektor Tambang
Pelibatan masyarakat belum diimplementasikan dengan baik dalam pengelolaan dampak lingkungan di sektor tambang. Hal in disampaikan Nurhidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI…
Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis untuk Konservasi Kawasan Hutan
Hutan Indonesia seluas 9,39 juta hektar kini terancam hilang. Untuk mempertahankan keberadaannya diperlukan berbagai inisiatif, salah satunya inisiatif Transfer Anggaran Provinsi…
Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan: Dorong Penyelidikan Lebih Lanjut dan Ganti Rugi bagi Korban dan Masyarakat Terdampak
SIARAN PERS Peristiwa tumpahan minyak di teluk Balikpapan yang terjadi pada (31/3) Sabtu kemarin merupakan persoalan serius yang memerlukan penanggulangan secara cepat, tepat, dan…
KPK Perlu Serius Menuntut Kerugian Lingkungan dan Kejahatan Korporasi Dari Kasus Nur Alam
Tuntutan kasus Nur Alam memperlihatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum serius menangani kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dari materi di…
5.000 Perusahaan Pertambangan Menunggak Setoran Reklamasi
TEMPO.CO, Jakarta - Publish What You Pay Indonesia mendesak pemerintah segera menindak perusahaan pertambangan yang tidak mau menyetor dana jaminan reklamasi dan pemulihan…
Siaran Pers: PWYP Indonesia Desak Pemerintah Beri Sanksi Tegas Pemegang IUP yang Tidak Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Dan Pascatambang
Siaran Pers No: 155/Ex-J/PR/Koord/I/2018 Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk berikan sanksi tegas terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang…
PWYP Indonesia Libatkan Multi Pihak dalam Diskusi Pembenahan Tata Kelola Reklamasi dan Pasca Tambang
Pada (04/10), bertempat di Hotel Haris, Jakarta Selatan, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay Indonesia menyelenggarakan roundtable discussion…
Banyak Tambang Batu Bara yang Tindih Kawasan Hutan
Aktivitas pertambangan di daerah meningkat signifikan sejak berlakunya otonomi daerah, atau desentralisasi. Hal ini membuat setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur…
Izin Tambang Naik Tajam Sejak Otonomi Daerah, Banyak yang Bodong
Jakarta - Melonjaknya izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia terjadi di masa peralihan pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah.…