Semarang – 21 November 2024 – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerjasama dengan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP) pada (21/11) menyelenggarakan Extractive Trasparency Day (ETD) 2024 bertajuk “Masa Depan Industri Ekstraktif: Tata Kelola Berkelanjutan untuk Generasi Emas 2024”. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 150 peserta, termasuk perwakilan pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Nehgara (BUMN), perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah tersebut, bertujuan untuk membuka ruang diskusi publik yang mendalam mengenai pentingnya transparansi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan keberlanjutan yang ada di sektor ekstraktif. ETD merupakan forum tahunan dari implementasi EITI untuk memperkenalkan inisiatif transparansi industri ekstraktif dalam perbaikan tata kelola yang baik.
EITI sendiri hadir untuk mendorong tata kelola yang baik, akuntabilitas publik, serta iklim investasi yang lebih baik dalam pengelolaan sektor ekstraktif seperti minyak, gas, mineral dan batubara. Indonesia, sejak tahun 2010, telah memulai inisiatif EITI dan menjadi negara pelaksana bersama dengan 59 negara lainnya. Keikutsertaan Indonesia dalam pelaksanaan EITI merupakan salah satu wujud penerapan good governance dalam industri ekstraktif sekaligus sebagai upaya untuk mendukung kegiatan anti-korupsi khususnya di sub sektor migas dan pertambangan.
Dalam ETD tahun 2024 ini, hadir sejumlah narasumber dari berbagai pemangku kepentingan, diantaranya Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA); Nisa Vidya, Sustainability Senior Specialist Grup Harita; Poppy Ismalina, Associate Professor di bidang Ekonomi, Universitas Gadjah Mada; Muhammad Arif, perwakilan masyarakat dari Desa Towara, Kabupaten Morowali Utara; Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia; dan Laila Khalid Alfirdaus, Akademisi UNDIP.
ETD juga menjadi kesempatan bagi Muhammad Arif, perwakilan masyarakat dari Desa Towara, Kabupaten Morowali Utara untuk mengungkapkan dampak langsung dari industri ekstraktif terhadap komunitas lokal, termasuk kerusakan lingkungan dan pengalihan sumber daya seperti air bersih. Arif menuntut keterlibatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan akan dialog terbuka dan transparan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat agar industri ini dapat memberikan manfaat yang adil.
Aryanto Nugroho menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah bagian dari hak asasi manusia. Ia mengkritisi kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang kuat dalam tata kelola tambang, serta minimnya akses masyarakat terhadap informasi penting terkait operasional tambang. Ini diidentifikasi sebagai pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, di mana partisipasi lebih dalam pengawasan dan transparansi dianggap krusial.
ETD kali ini juga menghadirkan sesi lokakarya data EITI yang memberikan wawasan mengenai pentingnya pengolahan data dan visualisasi yang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data di sektor ekstraktif. Dengan partisipasi aktif dari para ahli dan praktisi, sesi ini berupaya meningkatkan kemampuan peserta dalam menganalisis data dan menyusun narasi efektif untuk mempresentasikan hasil analisis. Salah satu instruksi utama dalam lokakarya adalah bagaimana memanfaatkan teknik visualisasi data untuk menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh publik, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat.
Acara ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola berkelanjutan dan transparan di sektor ekstraktif Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, visi Indonesia Emas 2045 diharapkan dapat tercapai, bukan hanya melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Keberhasilan EITI dan acara seperti ETD menunjukkan bahwa perubahan menuju tata kelola yang lebih baik dimungkinkan, asalkan ada komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. (AN)