Perencanaan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil melihat UU Migas no. 20/2001 sangat eksploitatif tanpa adanya aspek perencanaan, di mana migas merupakan sumber daya strategis yang…

Tata Kelola Energi dan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, Paris Agreement, dan penyelamatan lingkungan hidup, PWYP Indonesia mempresentasikan "Tata…

Kaltim Darurat (Korupsi) Energi

Saat ini, krisis energi di Kalimantan Timur adalah hal yang tak terelakkan. Tingkat ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi ( (bahan bakar…

#PanamaPapers, Aliran Uang Haram, dan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia

Disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator PWYP Indonesia dalam Konferensi Pers Forum Pajak Berkeadilan (10/4). #PanamaPapers, Aliran Uang…

Managemen Pendapatan Negara dari Sektor Ekstraktif

Materi ini dipresentasikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dalam Workshop "Transparency as…

Keterbukaan Informasi dan Transparansi CSR di Industri Ekstraktif

Materi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia di Seminar Sembilan Belas November Kolaka, 4…

Kelembagaan Hulu Migas Usulan Masyarakat Sipil

Debat publik di media terkait Revisi UU Migas mengerucut pada isu kelembagaan. Usulan tentang BUMN Khusus ini beragam, ada yang menginginkan…

11 Poin Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil

Berikut adalah 11 poin Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil:

Keterbukaan Informasi dan Transparansi CSR di Sektor Industri Ekstraktif

Materi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam Seminar Nasional CSR Universitas…

Positioning Note: Kedaulatan Energi untuk Masyarakat Provinsi Riau

Sampai saat ini belum semua masyarakat di Provinsi Riau bisa mengakses listrik. Hal ini ditengarai disebabkan oleh distribusi listrik yang lebih…