Pernyataan tentang Konferensi Santa Marta mengenai Transisi Menjauh dari Bahan Bakar Fosil (2026)
Kelompok Kerja Akuntabilitas Mineral Transisi Asia Pasifik (Asia Pacific Transition Mineral Accountability Working Group/AP-TMA WG) menyerukan agar tata kelola mineral transisi…
Badan Ekspor Berpotensi Jadi Batu Sandungan Ambisi Transisi Energi Prabowo
Jakarta, 21 Mei 2026 - Langkah Presiden Prabowo membentuk badan ekspor untuk sejumlah komoditas, termasuk batu bara, di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara…
Kebocoran Ekspor Rp 15.400 Triliun: Pengakuan Sudah Terlambat 34 Tahun, Reformasi Tata Kelola Tidak Boleh Lagi Ditunda
Forum Pajak Berkeadilan menyambut pengakuan Presiden RI dalam pidato KEM PPKF 2027, namun menegaskan bahwa konsolidasi ekonomi tanpa reformasi pengawasan berisiko memperdalam…
Kembali Bertemu DPR, Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan Rekomendasi Substansi RUU EBET
Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih (KMSEB) mendorong sejumlah rekomendasi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Itu…
PERNYATAAN BERSAMA Transisi Energi Berkeadilan Harus Menjadi Inti Respons ASEAN terhadap Krisis di Timur Tengah
Cebu, 6 Mei 2026 – Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 (7–8 Mei 2026) di Cebu, Filipina, Bantay Kita – Resource Justice Network Philippines, Publish What You Pay…
Konferensi Santa Marta Menuju Transisi Energi Tanpa Bahan Bakar Fosil 24-29 April 2026: Gugatan Investor kepada Negara Menjadi Hambatan Aksi Perubahan Iklim
Jakarta, 26 April 2026 - Lebih dari 340 organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia menyerukan kepada pemerintah untuk tidak mengadopsi mekanisme Penyelesaian Sengketa…
ISDS adalah ancaman bagi masa depan bersama kita
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS) mengancam transisi yang adil dari bahan bakar fosil serta kebutuhan mendesak akan transformasi sosial dan ekologis bagi…
Koalisi PWYP Indonesia: RUU Migas Tak Boleh Kejar Tayang! Harus Bisa Jawab Ancaman Krisis Energi dan Perubahan Iklim
Jakarta - Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyoroti langkah cepat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam…
Tak Sekadar Kejar Tayang Cabut Izin Tambang: PWYP Indonesia Desak Transparansi dan Pemulihan Hutan dibalik Instruksi Prabowo
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru saja menginstruksikan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pencabutan Izin Usaha Pertambangan…
Indonesia: Pelaku serangan air keras terhadap Andrie Yunus harus dituntut secara hukum
Kami, masyarakat sipil dari seluruh dunia, dengan tegas mengutuk dan mengecam serangan air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan…