PP 25 Tahun 2024: Hambatan Bagi Transisi Energi?
Siaran Pers Untuk Disiarkan Pada 19 Juni 2024 dan seterusnya Jakarta – Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho menyebut bahwa Peraturan…
Koalisi PWYP Indonesia: Presiden Jokowi, Cabut Kembali PP 25 Tahun 2024!
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan 29 organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, mendesak Presiden…
Buka Kontrak Ketenagalistrikan untuk Keberlanjutan Lingkungan
Jakarta – Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Publish What You Pay (PWYP) sebagai anggota Open Government Indonesia berkolaborasi dalam rangkaian kegiatan Open…
Menyoal Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Implementasi Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia
Untuk disiarkan pada tanggal 29 Mei 2024 dan setelahnya. Jakarta - Dalam rangka meningkatkan komitmen nasional dan global terhadap pemerintah yang terbuka melalui implementasi…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada aspek partisipasi dan keterbukaan pemerintah, seperti pelibatan masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan…
Studi Kasus di Sektor PULP Menunjukan Upaya Pemerintah untuk Melaksanakan Kebijakan Mengenali Pemilik Manfaat Perlu Ditinjaklanjutkan dengan Verifikasi Data yang Dilaporkan
Jakarta, 31 Januari 2024. Masuknya Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) pada akhir tahun 2023 lalu merupakan bagian dari upaya kebijakan penting pemerintah…
Seruan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk COP 28
Perubahan iklim sudah menjadi krisis global. Sekjen PBB menyebut dunia telah memasuki era pendidihan global. Dampak krisis iklim sudah sangat nyata dirasakan masyarakat Indonesia,…
Pesan Koalisi Publish What You Pay untuk COP28
Apa yang akan dilakukan oleh Publish What You Pay (PWYP) di COP28? Delegasi PWYP dari berbagai negara akan menghadiri COP28, dengan tujuan untuk: - Mempengaruhi: meningkatkan…
Masyarakat Sipil Desak Aksi Konkret Perkuat Pelaksanaan Keterbukaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pasca Indonesia Menjadi Anggota FATF
Jakarta - Indonesia secara resmi menjadi full membership FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing) ke-40 melalui plenary meeting di Paris 27…
Terapkan Prinsip Keterbukaan, ESDM Rancang Portal Data Industri Ekstraktif
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS NOMOR: 494.Pers/04/SJI/2023 Tanggal: 16 Oktober 2023 Terapkan Prinsip Keterbukaan, ESDM Rancang Portal…