Telaah Kritis Industri Nikel: Menggali Keadilan Sosial dan Lingkungan
Palu, 9 Oktober 2024 - Konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia (KNMKI) bertajuk "Telaah Kritis Industri Pertambangan dan Hilirisasi Nikel dengan Perspektif Keadilan Sosial…
PWYP Indonesia Desak DPR Periode 2024-2029 Serius Benahi Tata Kelola Sektor Energi dan SDA
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, koalisi masyarakat sipil beranggotakan 31 organisasi masyarakat sipil, di nasional dan daerah, MENDESAK anggota Dewan Perwakilan…
Konferensi Nasional PWYP Indonesia Bahas Tantangan Tata Kelola Energi dan SDA Pemerintahan Prabowo-Gibran
Jakarta, 17 September 2024 - Indonesia baru saja menyelesaikan helatan akbar Pemilu 2024, dengan terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil…
PWYP Indonesia Rekomendasikan 8 Fokus Kerja Menteri Bahlil
Jakarta – Presiden Jokowi kembali lakukan reshuffle kabinet di ujung masa pemerintahannya yang tersisa dua bulan ini. Salah satunya pergantian kursi Menteri Energi dan Sumber Daya…
Tata Kelola Kebijakan Indonesia Masih Jauh dari Standar OECD, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil
(Jakarta, 23/7) – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Center of Economic and Law Studies (CELIOS), The PRAKARSA, Transparency International (TI) Indonesia,…
RUU EBET dan RPP KEN Tak Cukup Ambisius Capai Transisi Energi Berkeadilan
Siaran Pers Untuk disiarkan segera Jakarta, 28 Juni 2024 – Pada tanggal 24 dan 25 Juni 2024, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan…
Seruan Mendesak dari Masyarakat Rentan Agar Penyusunan Dokumen Komitmen Iklim Indonesia (Second NDC) Lebih Partisipatif dan Inklusif
[Jakarta, 26 Juni 2024] Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen menangani krisis iklim dengan menyusun dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC, mulai dari NDC…
PP 25 Tahun 2024: Hambatan Bagi Transisi Energi?
Siaran Pers Untuk Disiarkan Pada 19 Juni 2024 dan seterusnya Jakarta – Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho menyebut bahwa Peraturan…
Koalisi PWYP Indonesia: Presiden Jokowi, Cabut Kembali PP 25 Tahun 2024!
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan 29 organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, mendesak Presiden…
Buka Kontrak Ketenagalistrikan untuk Keberlanjutan Lingkungan
Jakarta – Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Publish What You Pay (PWYP) sebagai anggota Open Government Indonesia berkolaborasi dalam rangkaian kegiatan Open…