Tak Sekadar Kejar Tayang Cabut Izin Tambang: PWYP Indonesia Desak Transparansi dan Pemulihan Hutan dibalik Instruksi Prabowo
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru saja menginstruksikan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pencabutan Izin Usaha Pertambangan…
Indonesia: Pelaku serangan air keras terhadap Andrie Yunus harus dituntut secara hukum
Kami, masyarakat sipil dari seluruh dunia, dengan tegas mengutuk dan mengecam serangan air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan…
Rilis Bersama: Perjanjian RTA AS-Indonesia, Ancaman Pelemahan Kebijakan Tata Kelola Lingkungan & SDA Indonesia
Jakarta, 16 Maret 2026 - Pada 20 Februari lalu, Presiden Amerika Serikat dan Presiden Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan (Reciprocal Trade Agreement/RTA)1 yang…
Riset Transparansi Data Emisi GRK, Batu Bara Penyumbang 51% Emisi CO2 di Indonesia
Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meluncurkan laporan riset berjudul “Peningkatan Transparansi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Batu Bara Indonesia melalui…
Soal Tambang Martabe, Masyarakat Sipil Dorong Perbaikan Tata Kelola Daripada Pengambilalihan
Jakarta - Masyarakat sipil menyoroti wacana pengambilalihan tambang emas Martabe oleh pemerintah, dalam diskusi publik yang digelar Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama…
Menyikapi Perjanjian Dagang RI-AS, Keterlibatan Indonesia dalam BOP dan Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza serta Serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran
PETISI BERSAMA MASYARAKAT SIPIL Menyikapi Perjanjian Dagang RI-AS, Keterlibatan Indonesia dalam BOP dan Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza serta Serangan Amerika…
Kesepakatan Dagang RI-AS: Tukar Guling Kedaulatan SDA untuk Tarif Resiprokal yang Ilegal?
Jakarta, 22 Februari 2026 – Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah sepatutnya tidak melanjutkan pengesahan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS…
Pemangkasan Produksi Batubara: Langkah Krusial Menuju Transisi Energi yang Berkeadilan
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah memangkas produksi batu bara tahun 2026 harus diletakkan dalam kerangka besar…
Koalisi PWYP Indonesia Ingatkan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Baru Untuk Percepat Transisi Energi Yang Adil dan Inklusif
Jakarta - Pelantikan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (28/1), menjadi titik krusial bagi masa depan…
Koalisi PWYP Indonesia: Skandal Kasus Pajak PT Wanatiara Persada Adalah Puncak Gunung Es Mafia Tambang; Desak Jeratan Korporasi Nakal dan Audit Menyeluruh di Sektor Nikel
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengecam keras dugaan praktik suap oleh PT Wanatiara Persada (WP) yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT)…