8 April 2015
Mafia Tambang Rugikan Negara Satu Triliun Rupiah
SETALI tiga uang. Buruknya tata kelola sektor migas ternyata juga terjadi di sektor pertambangan. Selama periode 2009 sampai 2013, kerugian negara (potential lost) dari land rent…
29 Maret 2015
LSM Mengkritik Rencana Pengampunan Pajak
The Jakarta Post, Jakarta | Nasional | Minggu, 29 Maret 2015, 10:34 PM Sejumlah LSM yang disatukan di bawah Forum Pajak Berkeadilan (FPB), atau Forum Pajak yang Adil, pada hari…
24 Maret 2015
Aksi Menolak Kriminalisasi KPK, Selamatkan Sumber Daya Alam
JAKARTA-Koalisi Masyarakat Anti Mafia Tambang menggelar aksi di depan gedung KPK, Kamis (12/3) kemarin. Dalam aksi damai ini Koalisi Masyarakat Anti Tambang menolak kriminalisasi…
4 Maret 2015
PWYP Minta TRTKM Ajukan Draf Revisi UU Migas Versi Masyarakat Sipil
04 March 2015, Editor Cundoko MigasReview, Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) mendorong Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) mengajukan draf revisi UU Minyak dan Gas Bumi…
4 Maret 2015
Jakarta Berencana Melakukan Perubahan Besar
bangkokpost.com - Pemerintah Indonesia telah memulai tinjauan menyeluruh dari semua aspek industri hulu migas termasuk perizinan, kebijakan dan peraturan. Tim reformasi tata…
12 Januari 2015
Enam Catatan Kritis dalam Lelang Jabatan di Kementerian ESDM
Suci Sedya Utami - 12 Januari 2015 20:58 wib Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Menteri Energi…
16 November 2014
Indonesia Diharapkan Menyerukan Transparansi Sektor Migas di G20
VIVAnews - Negara-negara G20 diharapkan dapat melaksanakan praktek tata kelola yang transparan dan bersih dari korupsi untuk pelaksanaan pembangunan ekonominya. Selain itu,…
16 November 2014
Rentan Jadi Sapi Perahan, Seleksi Bos Pertamina Harus Transparan
Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno agar mekanisme dan proses seleksi…
16 November 2014
Pilih bos Pertamina, Menteri BUMN diminta libatkan KPK dan PPATK
Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk melakukan seleksi terbuka terhadap calon direktur utama…









